JASMANSYAH

Media Shilaturrahmi, berbagi informasi & Ilmu

Archive for the ‘ARTIKEL PENDIDIKAN’ Category

Mendidik Publik Melek Seni

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Mendidik Publik Melek Seni
Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH
(Pikiran Rakyat, 18 Feb 2004)

We must carry the arts to the people,
not wait for the people to come to the arts
–Arthur Mitchell

PARA pengamat dan teristimewa praktisi pendidikan
bahasa melihat pengajaran bahasa –khususnya sastra–
sebagai materi yang mesti diajarkan dengan mengikuti
logika pedagogis, antara lain, dari “yang sudah
diketahui” ke “yang belum diketahui” dan dari “mudah”
ke “sulit”. Para penggiat sastra, dan seni pada
umumnya, mungkin tidak peduli dengan logika itu. Bagi
mereka yang penting adalah berekspresi seni dan
menuntut publik mengapresiasinya.

Dibakarnya instalasi karya perupa Tisna Sanjaya di
Babakan Siliwangi Bandung oleh satuan polisi Pamong
Praja 5 Februari (PR, 7-2-2004) menunjukkan betapa
rendahnya apresiasi mereka terhadap karya seni, bahkan
mengiranya sebagai sampah. Yang paling terpukul dengan
peristiwa yang memalukan ini sudah barang tentu
komunitas seniman. Pertanyaan kita, siapakah yang
paling bertanggung jawab atas kegagalan pendidikan
seni ini? Pendidik, seniman, pemerintah, atau orang
tua?

Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa para seniman
memerlukan jasa pendidik yang secara benar dan
profesional melatih para siswa mengapresiasi karya
seni. Dengan demikian, selepas SMU, para siswa itu
–apa pun jalan hidupnya, misalnya polisi, tentara,
politisi, pebisnis, teknokrat, atau ibu rumah tangga–
akan mampu mengapresiasi karya seni. Atas panggilan
nuraninya, mereka menonton seni pertunjukan,
mengoleksi benda seni, mengoleksi kaset, CD dan VCD,
berkunjung ke galeri, membaca dan mengoleksi karya
sastra.

Sastra daerah, Indonesia, lalu asing

Tema-tema sastra itu sangat universal, sebutlah
kelahiran, percintaan, kematian, keindahan alam,
keagungan Tuhan, kejujuran, kesedihan, pengkhianatan,
dan sebagainya. Ditinjau dari segi ini, pembaca karya
sastra memiliki potensi untuk mengapresiasinya dalam
bahasa apa saja. Artinya, penikmat sastra Sunda akan
mampu menikmati sastra Prancis, Jepang, dan
sebagainya. Hanya persoalan transfer apresiasi saja!

Namun, argumen universal di atas harus segera
diimbangi dengan argumen partikular. Tema-tema
universal di atas dibungkus oleh kostum lokal, yakni
bahasa dan budayanya, sehingga tanpa penguasaan bahasa
asing dan budayanya, akan sulit bagi siapa pun untuk
mampu mengapresiasi sastra asing. Artinya, penguasaan
bahasa asing dan pemahaman silang budaya merupakan
prasyarat bagi terwujudnya apresiasi sastra asing.

Selama ini, di kalangan akademisi sekali pun ada
gejala “tutup mata” terhadap universalisme dan
terjerat fanatisme buta terhadap partikularisme.
Banyak dosen sastra asing misalnya, dengan semena-mena
menuntut mahasiswa membaca novel, drama, prosa, dan
puisi asing “kelas berat”. Padahal, penguasaan tata
bahasa dan kosa katanya masih pas-pasan. Dapat
diterka, para mahasiswa akan sibuk buka kamus,
sehingga kuliah sastra tidak lebih sebagai perkuliahan
grammar dan translation saja. Kering apresiasi, tak
ada seni!

Ada juga beberapa dosen yang alergi dengan karya
sastra daerah dan Indonesia sebagai kajian skripsi.
Padahal, kritik sastra itu sangat universal. Yang jauh
lebih penting adalah berlatih mengungkapkan kajian
atau kritik sastra itu dalam bahasa asing. Yang kurang
selama ini adalah kebiasaan menghargai karya sastra
sendiri, yang dikemas dalam kostum bahasa dan budaya
daerah atau Indonesia.

Pendidikan SMU tidak banyak menanamkan apresiasi
sastra sendiri (daerah dan Indonesia). Bahkan, ada
beberapa mahasiswa yang mengaku selama di SMU tidak
pernah membaca satu novel pun. Bagaimana mungkin siswa
semacam ini akan mampu mengapresiasi sastra asing.
Memang aneh, jika ada seorang mahasiswa Sunda banyak
tahu karya Shakespeare misalnya, tapi tidak pernah
baca karya-karya Ahmad Bakrie dan Pramoedya Ananta
Toer.

Pendidikan seni

Mungkin hal-hal yang dikemukakan di atas berlaku juga
untuk seni pada umumnya: seni rupa, pertunjukan,
pahat, lukis, musik, instalasi, dan sebagainya.
Bagaimana mungkin publik akan akrab mengapresiasi seni
instalasi yang memang lahir dari budaya
pos-kolonialisme Barat, sementara mereka masih tak
memerdulikan seni tradisi lokal-nasional?

Sedikitnya ada empat kesalahan umum dalam pendidikan
seni di sekolah Pertama, masih beredar anggapan bahwa
seni itu hanya mencakup seni musik dan seni tari,
sehingga lebih banyak ditemukan guru seni musik dan
tari dari pada guru seni rupa. Maka wajar bila siswa
lebih mengenal seni musik dan tari daripada seni rupa
–apa lagi seni instalasi.

Kedua, karena sastra lazim disatukan dengan bahasa
(linguistik), berkembanglah asumsi salah bahwa guru
bahasa akan dengan sendirinya mampu mengajar sastra.
Implikasi lainnya, sastra tidak lagi dilihat sebagai
seni, tapi lebih sebagai mata pelajaran lain seperti
tata bahasa, IPS, dan IPA saja. Maka, wajar bila
pengajaran sastra cenderung sebagai ritual penjejalan
teori sastra. Miskin apresiasi. Jadi, bukan seni.

Ketiga, ada kecenderungan bahwa para guru seni,
khususnya seni musik, mengajarkan teori dan
sejarahnya. Ini disebabkan lemahnya penguasaan praktik
seni, sehingga mereka mengambil jalan pintas, yakni
mengajarkan teori seni. Akibatnya sangat fatal.
Potensi apresiasi siswa tidak terasah, sehingga
setelah meninggalkan bangku sekolah, mereka tidak
terpanggil untuk menonton seni pertunjukan, mengoleksi
benda seni, berkunjung ke galeri, membaca, dan
mengoleksi karya sastra.

Keempat, ada kecenderungan bahwa para guru, khususnya
guru musik, merasa lebih bergengsi mengajarkan musik
Barat ketimbang karawitan Sunda, Jawa, Bali, dan
sebagainya. Pakar kompisisi dari Jerman yang menguasai
karawitan Bali, Dieter Mack, konsultan pendidikan seni
di Universitas Pendidikan Indonesia dengan pedas
menyampaikan kritik, banyaknya guru musik di SMU yang
beranggapan bahwa musik itu identik dengan musik
Barat. Sementara itu, pemahaman mereka ihwal sejarah
dan konsep-konsep musik Barat yang mereka
bangga-banggakan itu tidak mencukupi, bahkan banyak
yang keliru.

Jalan keluar

Pendidikan seni bertujuan untuk membina perkembangan
emosi siswa sejak dini. Perkembangan emosi yang sehat
sangat terkait dengan kualitas kehidupan ekspresifnya.
Anak-anak seyogianya memiliki rasa percaya diri dan
memberi bentuk terhadap perasaannya itu. Bukankah
tanpa perasaan, hidup itu tiada berarti. Untuk
mencapai tujuan itu, kurikulum seni lazimnya mencakup
empat komponen besar, yaitu (1) pengembangan indra,
(2) media atau bahasa untuk berekspresi, (3) praktik
seni, dan (4) pembinaan imajinasi.

Puisi, tarian, musik, nyanyian, lukisan, dan bentuk
seni lainnya adalah medium untuk mewadahi emosi dan
perasaan siswa. Karena perasaan itu sangat individual,
maka perasaan itu akan dinyatakan dengan medium yang
berbeda. Dengan demikian, pendekatan pendidikan
apresiasi seni sangat individual, kasuistis,
heterogen, dan multikultural.

Benang kusut pendidikan seni menuntut perhatian semua
pihak (pendidik, seniman, pemerintah, dan orang tua)
untuk saling menitipkan diri. Semuanya berkepentingan
dan sesungguhnya masing-masing seyogianya menjalankan
fungsinya secara profesional, demi kepentingan
bersama. Ada sejumlah strategi yang mungkin harus kita
ingat kembali sebagai berikut.

Pertama, seni sastra, seni rupa, seni lukis, seni
pertunjukan perlu diperkenalkan sedini mungkin pada
siswa sekolah. Kunjungan ke museum, galeri, pameran,
dan pertunjukan seni tradisional harus merupakan
agenda sekolah, dan bahkan dapat merupakan kegiatan
tak terpisahkan dari pelajaran sastra dan IPS.
Artinya, penumbuhan apresiasi itu tidak cukup lewat
kegiatan intrakurikuler, tetapi juga lewat kegiatan
ekstrakurikuler.

Kedua, guru seni sejauh tertentu haruslah seorang
generalis, yakni sosok yang memiliki apresiasi seni
interdisipliner. Jarang sebuah sekolah memiliki guru
sastra, guru seni rupa, seni tari, seni musik, dan
seni pertunjukan. Padahal, semua jenis seni itu perlu
diperkenalkan sedini mungkin. Artinya, kurikulum
jurusan pendidikan seni di PT harus mengantisipasi
kesenjangan itu.

Ketiga, bagaimanapun seni (sastra, rupa, musik, tari,
pertunjukan) tradisional harus lebih dahulu
diperkenalkan kepada anak-anak kita. Logikanya
sederhana saja, belajar itu mesti berangkat dari yang
mudah ke yang sulit, dari yang “pribumi” ke yang
asing. Kemampuan mengapresiasi seni tradisi berfungsi
sebagai fondasi bagi mengapresiasi seni asing, modern,
bahkan postmodern.

Keempat, perlu dibangun acara jumpa seniman di kampus
sekolah sebagai ajang untuk dialog segitiga antara
siswa, guru sekolah yang cenderung serba formal, dan
seniman yang terlanjur dijuluki “urakan”. Kehadiran
seniman (sastrawan, perupa, penari, dan penyanyi) di
sekolah akan menumbuhkan penghargaan terhadap seni dan
pelakunya. Bukankah pribahasa mengatakan, “think with
the wise, but talk to the vulgar” (Berpikirlah bersama
ilmuwan, tapi bicaralah kepada kaum urakan).

Terakhir, perlu dilakukan dialog kebudayaan antara
seniman, guru seni, pemerintah, dan orang tua secara
terjadwal dan sinambung untuk saling menitipkan diri
dan membangun komitmen sebagai bagian dari strategi
kebudayaan melalui pendidikan seni.***

Penulis dosen Universitas Pendidikan Indonesia
Sumber:
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/0204/18/0802.htm

Iklan

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | Leave a Comment »

Kurikulum Berbasis Literasi

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Kurikulum Berbasis Literasi
http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2005/0105/25/0801.htm
Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH

SETELAH dipersiapkan cukup lama oleh Pusat Kurikulum dengan melibatkan
banyak pakar dan praktisi, tidak lama lagi Kurikulum 2004 akan
diberlakukan secara nasional. Khusus mata pelajaran bahasa Inggris,
kurikulum baru ini disebut Kurikulum Berbasis Literasi (disingkat
KBL), menggantikan kurikulum sebelumnya yang dikenal dengan KBK, yakni
Kurikulum Berbasis Kompetensi. KBL diharapkan mampu mendongkrak
tingkat literasi anak bangsa.

Kompetensi utama yang dituju melalui pendidikan bahasa adalah
kompetensi berwacana (discourse competence), yakni kemampuan
berkomunikasi lisan maupun tulis dalam berbagai peristiwa komunikasi.
Untuk maksud itu diperlukan kompetensi pendukung, yaitu kompetensi
tindak bahasa, kompetensi linguistik, kompetensi sosio-kutural,
kompetensi strategi, dan kompetensi piranti pembentuk wacana.

Setiap kurikulum didasari filsafat atau teori tertentu yang diyakini
benar oleh para penyusunnya. Ada beberapa teori pembelajaran bahasa,
seperti teori kompetensi dan teori kebermaknaan, yang dijadikan
rujukan oleh KBK dan KBL. Namun, yang dominan dalam KBL adalah teori
literasi. Para penulis buku ajar, editor, dan penerbit seyogianya
memahami KBL ini. Bagaimanapun juga buku teks yang akan mereka
hasilkan akan dinilai oleh Pusat Perbukuan, antara lain dengan melihat
sejauh mana buku teks itu taat asas kepada KBL.

Prinsip pendidikan literasi

Literasi adalah budaya baca-tulis, kebalikan dari orasi yakni budaya
dengar-ucap. Orang berpendidikan disebut literat karena mampu
melakukan keduanya. Jadi, seorang yang banyak membaca tapi tidak
menulis dapat dikatakan setengah berpendidikan. Ada sejumlah prinsip
pendidikan literasi yang mendasari KBL sebagai berikut. Pertama,
prinsip lisan ke tulisan. Artinya, keterampilan berkomunikasi lisan
merupakan prasyarat untuk membangun keterampilan komunikasi tulis.
Karena itu, kurikulum bahasa Inggris SMP didesain untuk membangun
keterampilan berbahasa lisan. Buku ajar pun seyogianya menampilkan
materi ajar yang berorientasi komunikasi lisan.

Kedua, pemaknaan atau interpretasi. Berkomunikasi baik lisan maupun
tulis pada hakikatnya menangkap makna, yakni makna interpersonal,
ideasional, dan tekstual. Apa yang didengar dan dibaca dimaknai
sebebasnya. Pemaknaan inilah yang mencerdaskan, karena membaca itu
merangsang syaraf otak untuk terus berpikir. Puisi adalah contoh teks
yang menawarkan kebebasan interpretasi hampir tanpa batas.
Berbahagialah mereka yang gemar membaca, karena membaca apalagi
menulis menghambat kepikunan.

Ketiga, penggunaan bahasa. Literasi bukan sekadar menangkap makna tapi
juga melempar makna untuk ditangkap orang lain. Sejalan dengan laju
teknologi, kini informasi melimpah ruah dengan jenis dan bentuk teks
yang sangat beragam. Ini semua memerlukan strategi untuk menangkap
maknanya dan untuk meresponsnya melalui teks yang beragam pula.
Keterampilan mencipta wacana berdimensi multimedia tak pelak lagi
merupakan karakteristik manusia cerdas masa kini.

Keempat, kolaborasi. Berkomunikasi adalah gawe bareng membangun makna
atau kesepahaman melalui interaksi personal, interpersonal, tekstual,
dan transaksional. Dengan demikian, semakin banyak berkolaborasi
dengan berbagai pihak, semakin besar kesempatan untuk membangun
kompetensi komunikatif. Kelas bahasa adalah miniatur kegiatan literasi
dalam masyarakat. Melalui kolaborasi dalam menulis karangan, misalnya,
siswa yang kurang mampu akan belajar dari yang lebih mampu. Yang lebih
mampu semakin percaya diri. Kolaborasi pada intinya saling belajar
dari kekurangan dan kelebihan sejawat.

Kelima, konvensi. Berbahasa itu adalah berperilaku verbal dengan
mengikuti aturan yang disepakati bersama. Ejaan, tanda baca, pola
kata, pola kalimat, pola alinea, dan pola wacana diwariskan dari
generasi ke generasi. Belajar bahasa asing berarti taklid kepada para
penutur sejati, yakni mengikuti dan meniru model baca-tulis yang
dilakukan mereka. Walaupun demikian, dalam konteks Indonesia kefasihan
seperti penutur sejati tidak mungkin dicapai dan tidak perlu.

Keenam, pengetahuan budaya. Belajar bahasa asing adalah juga belajar
budaya asing yang melekat pada bahasa itu. Sebagai contoh, betapa
mudahnya menguasai ungkapan-ungkapan seperti i'm sorry, mister, excuse
me, where are you going? dan sejenisnya. Namun, banyak orang yang
salah menggunakannya. Aspek budaya ini harus diajarkan secara
eksplisit di kelas.

Ketujuh, pemecahan masalah. Dalam keseharian, komunikasi dilakukan
untuk memecahkan berondongan masalah. Untuk mendapat pekerjaan,
misalnya, seseorang harus menulis surat lamaran. Menulis surat ini
adalah bentuk pemecahan masalah (problem solving) yang jelas-jelas
merupakan keterampilan hidup (life skills). Kelas bahasa harus
menyajikan pengalaman belajar dengan berbagai masalah untuk dipecahkan
secara kolaboratif.

Kedelapan, refleksi. Dengan refleksi dimaksudkan kesadaran pembelajar
bahasa terhadap perilaku berbahasa pada dirinya dan pada orang lain.
Refleksi ini adalah kemampuan metabahasa yang merupakan indikator
kecerdasan. Penutur sejati memiliki intuisi kebahasaan sehingga dengan
mudah dapat merasakan mana ungkapan yang benar dan salah. Melalui
pendidikan, ia akan mampu melakukan refleksi sehingga intuisi itu
dapat dijelaskannya melalui istilah-istilah tata bahasa.

Proses pembelajaran di kelas

Wells (1987) menurunkan empat tingkat literasi, yaitu performative,
functional, informational, dan epistemic. Tingkat pertama adalah
sekadar mampu membaca dan menulis, tingkat kedua adalah kemampuan
menggunakan bahasa untuk keperluan hidup atau skill for survival
seperti membaca manual atau mengisi formulir permohonan kartu kredit.
Bahasa Inggris SMP didesain untuk membekali siswa mencapai literasi
tingkat fungsional. Tingkat ketiga adalah kemampuan mengakses
pengetahuan dalam bahasa Inggris. Literasi lulusan SMA diharapkan
mencapai tingkat ini. Sementara itu, tingkat epistemik adalah
kemampuan mentransformasi pengetahuan dalam bahasa Inggris. Tingkat
ini dianggap terlalu tinggi untuk tingkat SMA.

Seperti disebut di atas, literasi ini merupakan rangkaian dari lisan
(kelas 1 SMP) ke tulisan (kelas 3 SMA). Dalam KBL digunakan istilah
"siklus lisan" dan "siklus tulisan". Walaupun bahasa Inggrisnya
berorientasi pada komunikasi lisan, siswa SMP juga diperkenalkan
kepada komunikasi tulis secara bertahap, khususnya bahasa tulis ragam
lisan.

Dalam pembelajaran di kelas ada empat tahap yang seyogianya ditempuh
sebagai berikut. Pertama, building knowledge of field. Ini merujuk
pada tahap penjajagan dan pengenalan topik yang akan dibahas. Bila
tema yang dipilih transportasi, misalnya, guru dan siswa terlibat
dalam percakapan ihwal itu. Pada tahap ini siswa dilatih keterampilan
menyimak dan berbicara. Siswa diajak bercakap-cakap cara memesan taksi
atau tiket pesawat lewat telefon. Singkatnya, pengalaman dan
pengetahuan siswa tentang topik itu dijelajahi sebanyak mungkin.
Penjelajahan ini kurang lebih sejalan dengan konsep pengaktifan skema
siswa.

Modelling of text. Tahap ini adalah tahap pemajangan (exposure)
terhadap teks percakapan, misalnya teks pemesanan taksi. Pada tahap
ini keterampilan yang dilatihkan adalah membaca, terutama membaca
teks-teks singkat seperti menu makanan di restoran, cara menghidupkan
kompor gas, cara memasak nasi goreng, dan sebagainya.

Joint construction of text. Tahap ini didesain untuk menciptakan
kolaborasi antarsiswa. Dari kolaborasi itu diharapkan muncul teks
sebagai hasil gawe bareng. Mereka diasumsikan mampu berbuat itu
setelah melewati dua tahap sebelumnya di atas. Misalnya, bila pada
tahap sebelumnya para siswa membicarakan nasi goreng, selanjutnya
mereka belajar membuat resep nasi kuning.

Independent construction of text. Ini tahap tertinggi dalam penguasaan
bahasa, yakni kemampuan secara mandiri memproduksi teks monolog
misalnya bagaimana ia membuat bakmi goreng sebagai makanan
kesukaannya. Pada tahap ini siswa juga diharapkan mampu memproduksi
teks tulis, misalnya menu bakmi itu. Pada tahap ini diharapkan terjadi
text sharing dengan memajangkan teks itu dan membahasnya dalam kelas.
Ini diniati sebagai bagian dari penanaman sikap positif, saling
menghargai karya tulis sejawat.

Perbedaan KBK dan KBL

Antara kedua kurikulum ini, lebih banyak memiliki persamaan daripada
perbedaannya. Kedua-duanya sama-sama bermaksud membangun keterampilan
berkomunikasi lisan dan tulis. KBL jauh lebih rinci dan terfokus dalam
mendeskripsi kompetensi. Secara singkat perbedaan antara kedua
kurikulum itu sebagai berikut. Pertama, secara eksplisit kurikulum SMP
berorientasi pada pengembangan kompetensi komunikasi lisan, sedangkan
kurikulum SMA pada pengembangan kompetensi komunikasi tulis.

Kedua, kompetensi berwacana (discourse competence) menjadi sentral
sedangkan kompetensi lainnya dianggap sebagai kompetensi penunjang.
Berwacana berarti memroduksi teks yang spesifik untuk konteks
tertentu. Karena itu, kompetensi dibahasakan sangat spesifik dengan
menyebutkan tindak bahasa (speech act) seperti bagaimana memulai
pembicaraan, meminta maaf, meminta izin, dan mengakhiri percakapan.

Ketiga, KBK menjadikan tema sebagai titik berangkat sehingga polanya
adalah let's talk about something. Sebaliknya, KBL menjadikan tindak
bahasa sebagai titik berangkat sehingga polanya adalah let's do
something with language. Dengan pola ini, tujuan pembelajaran terasa
lebih aktif dan agresif.

Keempat, KBL tidak mencantumkan tema-tema untuk ditampilkan di kelas.
Yang penting adalah pencapaian kompetensi yang dinyatakan dalam tindak
bahasa, sedangkan bahan ajarnya dapat dicari sendiri. Teknik dan
metodenya pun diserahkan kepada guru.

KBL, dengan demikian, tidak membongkar-pasang kurikulum, tetapi lebih
memperkaya pemahaman kita tentang kompetensi berbahasa dan membantu
kita memformulasi tujuan pembelajaran dan memilih jenis teks secara
lebih spesifik.*** 

Penulis, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | 2 Comments »

Tafsir Konstruktif atas KTSP

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Tafsir Konstruktif atas KTSP
Oleh : A. CHAEDAR ALWASILAH *)

APA kurikulum yang pernah berlaku selama ini adalah Kurikulum 1968, Kurikulum 1975, Kurikulum 1984, Kurikulum 1994, Kurikulum 2004, dan mulai tahun ajaran 2006/2007 diberlakukan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kebijakan ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23/2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri No. 22/2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Pada tahun 2010 seluruh sekolah harus sudah melaksanakan KTSP. Pelaksananan KTSP secara penuh diharapkan mulai tahun ajaran 2007.

Permendiknas KTSP ditandatangani pada 23 Mei 2006 dan berlaku bagi sekolah standar nasional maupun sekolah nasional berstandar internasional. Perlu ditegaskan bahwasanya standar pendidikan tidak sama dengan kurikulum. Standar nasional itu meliputi delapan hal, yaitu standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Kini masing-masing sekolah bisa membuat silabus, kurikulum, dan indikator-indikatornya sendiri, bahkan kepala dinas tidak boleh ikut campur dalam pengembangan KTSP sekolah.

Beberapa ciri terpenting dari KTSP adalah sebagai berikut. Pertama, KTSP menganut prinsip fleksibilitas. Setiap sekolah diberi kebebasan menambah empat jam pelajaran tambahan per minggu, yang bisa diisi dengan apa saja baik yang wajib atau muatan lokal. Namun fleksibilitas ini mesti diimbangi dengan potensi sekolah masing-masing serta pemenuhan standar isi seperti digariskan Badan Standardisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Standar adalah kualitas minimum yang mesti dicapai. Sementara itu, potensi adalah tersedianya SDM dan (pra)sarana yang memadai untuk menyelenggarakan pelajaran tambahan itu.

Kedua, KTSP membutuhkan pemahaman dan keinginan sekolah untuk mengubah kebiasaan lama yakni kebergantungan pada birokrat. Peluang bagi sekolah untuk mengurus sendiri tidak hanya untuk manajemen sekolah, tetapi juga rutinitas akademis. Ini perlu waktu lama, karena selama ini sekolah terbiasa diatur oleh pemerintah. KTSP dikembangkan melalui beberapa hal, antara lain sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, kondisi sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik.

Ketiga, guru kreatif dan siswa aktif. Kurikulum 1994 menghendaki guru lebih kreatif, namun aktivitas guru sebatas mengajarkan apa yang sudah ditetapkan dalam kurikulum. Sementara dalam Kurikulum 2004 atau Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), siswa dituntut lebih kreatif. Guru harus bisa “memaksa” siswa untuk memberi feedback dalam setiap pembelajaran. KTSP menggabungkan keduanya. Wajar jika mereka yang belum sempat melaksanakan KBK mendapat kesulitan dalam melaksanakan KTSP.

Keempat, KTSP dikembangkan dengan menganut prinsip diversifikasi. Artinya, dalam kurikulum ini standar isi dan standar kompetensi lulusan yang dibuat BSNP itu dijabarkan dengan memasukkan muatan lokal, yakni lokal provinsi, lokal kabupaten/kota, dan lokal sekolah. Dengan demikian, sekolah akan berperan sebagai makelar kearifan lokal. Kegagalan kurikulum selama ini antara lain karena penyeragaman dari Sabang sampai Merauke, padahal masing-masing daerah berbeda potensinya, sehingga kurikulum nasional tidak operasional. Dengan kata lain, melalui KTSP diharapkan adanya keseimbangan antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

Kelima, KTSP sejalan dengan konsep desentralisasi pendidikan dan manajemen berbasis sekolah (school-based management). Komite sekolah kini harus ‘turun gunung’ bersama guru dalam mengembangkan kurikulum. Selama ini guru patuh pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang disiapkan oleh birokrat Depdiknas. Sekolah dapat bermitra dengan berbagai pemangku peran (stakeholders) pendidikan, seperti industri, kerajinan, pariwisata, petani, nelayan, dan organisasi atau profesi lainnya. Para pemangku peran ini lazimnya lebih merasakan tantangan dunia sekitar yang memerlukan respon kurikuler.

Keenam, KTSP tanggap terhadap perkembangan iptek dan seni. Inilah tantangan abad sekarang ini. Tanpa antisipasi cerdas terhadap perkara ini, kurikulum menjadi lunglai mengahadapi teknologi yang serba canggih ini. Walhasil, KTSP berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik dan lingkungan, relevan dengan kebutuhan dan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan, dan mestinya sejalan dengan prinsip belajar sepanjang hayat.

Ketujuh, KTSP beragam dan terpadu. Walaupun sekolah diberi otonomi dalam pengembangannya, ujung-ujungnya ada ujian nasional (UN) juga. Seyogyanya tidak ada persoalan bagi sekolah karena yang diujikan adalah kompetensi dasar. Dalam semangat desentralisasi pendidikan, UN penting demi pemetaan kemampuan, bukan penentu kelulusan siswa. Biarkan sekolah menentukan kriteria kelulusan masing-masing, yakni dengan menggabungkan hasil UN dengan ujian sekolah masing-masing.

Perlu ditegaskan bahwa ada sejumlah fungsi UN, antara lain: (1) diagnosis, yakni untuk mengetahui ‘penyakit’ yang diderita anak didik untuk menentukan resep yang paling mujarab, (2) diferensiasi, yakni membeda-bedakan kelompok siswa demi penentuan kebijakan yang layak ditempuh, dan (3) uji kompetensi, yakni untuk mengetahui sejauh mana materi ajar dikuasai siswa. Fungsi pertama dan kedua selama ini belum betul-betul dilaksanakan dalam penyelenggaraan UN, sehingga selama ini belum jelas langkah korektif pemerintah sebagai respons terhadap hasil UN yang sangat beragam dari kota ke kota, bahkan dari sekolah ke sekolah.

Tafsir konstruktif

Niat pemerintah lewat BSNP memang luhur dan cerdas, namun berdasarkan kenyataan di lapangan, tidaklah mudah untuk memberdayakan para guru lewat KTSP ini. Ada anggapan bahwa apa pun kurikulumnya, selama guru, sekolah, dan pengembang kurikulumnya berpikiran tradisional, kurikulum itu tidak akan berdampak besar. Pengembang kurikulum menggonggong, guru-guru berlalu dengan kulturnya.

Aliran konstruktif menawarkan solusi untuk menyulap suasana belajar secara ‘berani’ dan mendobrak kejumudan kurikulum lewat tujuh ayat pendidikan sebagai berikut. Pertama, kurikulum disajikan secara utuh, yakni menekankan konsep besar, lalu diikuti konsep-konsep kecil. Artinya, guru berpegang pada tujuan instruksional umum atau TIU, dan tidak terjebak oleh hal-hal kecil, atau keterampilan-keterampilan dasar, atau tujuan instruksional khusus atau TIK. Dalam konteks KTSP, pemahaman guru akan standar kompetensi dan standar isi adalah sebuah niscaya.

Kedua, kegiatan kurikuler mengandalkan sumber-sumber data primer dan juga materi-materi buatan yang bermakna. Alam sekitar adalah data-data primer yang memiliki potensi untuk dibermaknakan. Dengan begitu, buku teks tidak lagi menjadi sumber utama sebagimana terbiasa pada kurikulum tradisional. Jadi wajar, jika KTSP tidak mesyaratkan adanya buku teks baru. Singkatnya, untuk KTSP, bukunya yang ada saja.

Ketiga, siswa diperlakukan sebagai ‘pemikir’ muda yang belajar merumuskan teorinya sendiri ihwal dunia (baca: materi ajar). Keberanian siswa untuk bertanya dan berdebat adalah indikator keberhasilan belajar. Ini berbeda dengan kelas tradisional yang cenderung menempatkan siswa sebagai ‘botol kosong’ untuk diisi informasi oleh guru.

Keempat, guru mengajar secara interaktif, yakni antara lain dengan kepandaian menerjemahkan lingkungan sekitar sehingga dapat dipahami siswa. Ini berbeda dari guru tradisional yang cenderung berlagak didaktik dalam menyebarkan informasi kepada siswa.

Kebiasaan guru untuk mengejar target kurikuler sesuai dengan GBPP jelas tidak sejalan dengan prinsip konstruktif, sebab sebuah informasi belum tentu materi ajar yang bermakna (meaningful) dan terajarkan (teachable).

Kelima, guru mencari tahu sudut pandang siswa untuk memahami kadar pengetahuan siswa saat ini untuk dijadikan pijakan bagi pelajaran yang akan datang. Ini berbeda dari kelas tradisional, di mana guru mencari jawaban yang benar untuk memvalidasi pembelajaran siswa. Pembelajaran konstruktivis membangun ketersambungan antara pelajaran sebelumnya dengan pelajaran selanjutnya. Dan ini hanya mungkin jika guru mengetahui sudut pandang siswa.

Keenam, siswa bekerja dalam kelompok. Ini berbeda dari kelas-kelas tradisional di mana siswa belajar secara mandiri. Justru dalam kelompoklah mereka bersosialisasi dan berkolaborasi, sehingga secara kolektif memperoleh pencerahan lewat social reconstructivism. Bila siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil, guru dan pengembang kurikulum pun berkolaborasi dengan para pemangku peran dalam merumuskan KTSP. Jadi, siswa, guru, bahkan manajemen sekolah mengamalkan ajaran social reconstructivism.

Ketujuh, penilaian pembelajaran siswa dilakukan secara terintegrasi dalam pengajaran dan dilakukan lewat observasi guru terhadap proses belajar siswa dalam kelompoknya dan dengan mencermati portofolio siswa. Mekanisme ini berbeda dengan pendidikan tradisional yang memisahkan penilaian dari pembelajaran, dan terlembaga secara formal lewat tes. Dengan demikian, keberadaan UN sebagai satu-satunya penentu kelulusan siswa memang tidak relevan dengan semangat konstruktif.***

*) Penulis, dosen Universitas Pendidikan Indonesia.

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.co.id/cetak/2006/122006/14/0901.htm

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | Leave a Comment »

Tujuh Problem Pendidikan S-1

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Tujuh Problem Pendidikan S-1
Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH


SETIAP tahun lebih dari 300.000 lulusan SMA dan
sekolah yang sederajat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru
(SPMB) dan pada tahun 2007 ini tersedia 96.066 kursi yang akan
diperebutkan. Selain itu, ribuan orang masuk PTS lewat tes
tersendiri. Kini tercatat sekitar 2.600 PT termasuk 100 PTN,
menawarkan sekitar 13.894 program studi.

Setiap tahun PT itu meluluskan sekitar 500.000
orang. Umumnya mereka berharap mendapatkan gelar akademik untuk
mengubah nasib agar mendapat pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, PT
selalu diperhadapkan dengan tuntutan atau pilihan orientasi
pendidikan yang seringkali bertentangan, yaitu antara (1) pemenuhan
tuntutan pragmatik dari dunia kerja, dan (2) pemenuhan tuntutan
pendidikan umum, yakni terbentuknya warga negara yang baik.

Pendidikan S-1 atau undergraduate dalam tradisi
Amerika menurut Derek Bok –mantan Rektor Harvard University–
didesain untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis,
terbebas dari dogma, namun terbina oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi ada dua kata kunci dalam pendidikan S-1, yakni (1) pikiran
kritis, dan (2) kemanusiaan. Yang pertama sebagai potensi perorangan
yang dianugerahkan Tuhan yang membedakannya dari binatang, sedangkan
yang kedua adalah potensi sosial untuk hidup berkelompok. Dua hal
ini tidak akan memuaskan dunia kerja yang selalu lantang menuntut
profesionalisme atau spesialisasi tertentu. Dengan demikian, yang
ideal adalah lahirnya para sarjana yang memiliki spesialisasi
tertentu, mampu berpikir kritis, dan menghormati nilai-nilai
kemanusiaan

Kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan ini semakin
kuat tatkala kita melihat dampak globalisasi dan upaya
internasionalisasi PT. Yang paling dicemaskan oleh para orang tua
dan para pendidik pada umumnya adalah tergerusnya budaya nasional
dan kearifan lokal, padahal pendidikan diharapkan mampu
mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya nasional. Mereka
waswas jangan-jangan internasionalisasi pendidikan malah berdampak
negatif, yakni mengikis nilai-nilai budaya nasional itu.

Ada dua kategori manfaat pendidikan, yaitu manfaat
ekonomi dan nonekonomi. Manfaat ekonomi mencakup persiapan atau
pelatihan lulusan menjadi pelaku poduktif dalam dunia profesi, juga
penelitian yang mendatangkan produk atau teknologi yang dapat
dipasarkan. Manfaat nonekonomi misalnya pencerdasan dan peningakatan
kesadaraan sosial. Tarik-menarik antara dua kategori ini memunculkan
sejumlah masalah yang sulit dihindari.

Penelitian yang dilakukan oleh The Carnagie
Foundation for the Advancement of Teaching (1987) ihwal pendidikan S-
1 menemukan tujuh persoalan mendasar dalam pendidikan S-1 di
Amerika. Dalam pengamatan saya, ketujuh persoalan itu berlaku
universal dan layak diperhatikan dalam mengelola program S-1 di
Indonesia. Pertama, diskontinuitas antara dunia SMA dan PT yang
cenderung asyik dengan dunianya sendiri. Berbeda dengan kontinuitas
kurikulum SD, SMP, dan SMA, kontinuitas kurikulum SMA dan PT agak
terputus. Hal ini terkait dengan berbagai hal seperti registrasi,
tes seleksi masuk, migrasi ke kota, pemondokan, tujuan kuliah, dan
kesiapan belajar.

Masa transisi ini sangat membingungkan mahasiswa
dan belum banyak diantisipasi oleh kedua belah pihak. Oleh karena
itu, muncullah kesenjangan antara harapan guru SMA dan dosen PT.
Pada umumnya (calon) mahasiswa kurang menguasai strategi atau
keterampilan belajar (study skill) seperti membaca kritis, menulis
akademik, dan keterampilan menggunakan komputer (computer literacy)
yang merupakan kunci sukses belajar di PT. Pada umumnya PT tidak
menyediakan program remedial untuk mahasiswa baru.

Kedua, tidak jelasnya tujuan atau misi PT. Bila
yang dikejar PT adalah kebutuhan pasar (market driven) dan mahasiswa
sebanyak-banyaknya, misi suci PT bisa jadi terabaikan, yakni
menghasilkan manusia terdidik (educated person). PT menawarkan petak-
petak disiplin keilmuan (baca: program studi) yang terputus satu
sama lain. Dalam kenyataannya, pendekatan petak-petak ini tidak
relevan dengan kehidupan. Dalam kehidupan sosial petak-petak itu
lebur sehingga yang sangat berperan dan menentukan kualitas hidup
adalah life skill secara keseluruhan.

Oleh karena itu, muncullah dikotomi careerism dan
liberal arts, yakni antara dunia kerja atau profesionalisme yang
spesifik dan kecakapan berbudaya secara umum. Bisa jadi program
studi malah menjadi penjara bagi mahasiswa, yakni menjadikannya
manusia robot dengan keterampilan sempit tanpa kecakapan hidup.
Tanpa life skill, kepakaran vokasional atau hard skill menjadi tidak
bermakna. Tantangannya adalah bagaimana memadukan liberal arts dalam
kurikulum program studi, kurikulum fakultas, atau kurikulum
universitas secara proporsional.

Liberal arts atau pengetahuan budaya adalah studi
bahasa, filsafat, sejarah, sastra, dan sains abstrak yang diniati
untuk membangun pengetahuan umum atau kemampuan intelektual secara
umum, yakni membangun kemampuan bernalar dan kemampuan menimbang
atau memberikan judgment benar-salah, indah-buruk, menguntungkan-
merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini lazim dianggap
sebagai kebalikan dari keterampilan vokasional atau profesional.

Ketiga, konflik yang dihadapi dosen antara
kewajiban mengajar dan kewajiban meneliti. Tugas utama dosen adalah
mengajar mahasiswa S-1 dengan efektif dan melayani mahasiswa dengan
baik. Dalam pada itu, dosen juga harus meneliti dan memublikasikan
penelitiannya dalam jurnal ilmiah, buku teks, dan media massa.
Persoalannya bagaimana menjaga keseimbangan antara keduanya. Banyak
juga dosen yang mendapat jabatan struktural. Jadi mereka harus
belajar menjadi manajer yang baik. Biasanya sulit bagi seorang dosen
untuk sukses (sama baiknya) sekaligus dalam ketiga bidang ini.

Yang lazim ditempuh adalah –sesuai dengan
perjalanan usia dan karier dosen– berkonsentrasi pada pengajaran,
penelitian, dan terakhir pada kepemimpinan. Karena tidak semua dosen
memiliki kesempatan menjadi birokrat, seyogianya penghargaan
finansial dan nonfinansial atas prestasi penelitian dan penulisan
buku teks tidak lebih kecil daripada prestasi birokratis.

Keempat, sulitnya menumbuhkan kreativitas di
kalangan mahasiswa. Kultur akademik di SMA, yaitu sikap pasif dan
menunggu masih terbawa ke bangku kuliah sehingga sulit bagi dosen
untuk menumbuhkan kreativitas. Mahasiswa serius mempelajari suatu
topik manakala diberi tahu bahwa topik itu akan diujikan. Sistem
kerja semalam dalam mengerjakan tugas perkuliahan adalah strategi
belajar yang salah. Dalam perkuliahan sulit ditemukan adanya dialog
cerdas dan interaktif. Idealnya perkuliahan terjadi dalam kelas-
kelas kecil sehingga setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk
berpartisipasi secara cerdas. Di situlah tradisi ditantang,
kejumudan dihalau, gagasan diuji, kepercayaan diperdebatkan secara
ilmiah, dan kreativitas ditumbuhkan.

Kelima, sulitnya menciptakan PT sebagai
laboratorium kehidupan. Yang marak malah PT sebagai menara gading.
Banyak orang tua yang masih melihat ke(pasca)sarjanaan sebagai
simbol status sosial. Buktinya, banyak orang yang sudah memiliki
status terhormat pun, seperti kiai, jenderal, atau birokrat–
tertarik membeli gelar-gelar akademik. Ia mengisolasi diri sehingga
apa yang terjadi di ruang kuliah sedikit kaitannya dengan dunia di
luar kampus. Persoalannya, bagaimana agar kegiatan di luar kampus
mendukung visi dan misi PT. Bagaimana mengatasi ketegangan antara
kebebasan mahasiswa di kampus dan kewenangan lembaga. Juga bagaimana
agar PT memberikan kesempatan munculnya kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan di kampus. Dalam konteks globalisasi sekarang ini,
bagaimana PT menyiapkan mahasiswa agar siap bertahan hidup dalam
kompetisi global.

Keenam, ihwal tata kelola (governance) PT. Secara
internal para dosen lazimnya lebih setia kepada disiplin keilmuan,
yaitu pada tingkat program studi daripada kepada PT tempat mereka
mengajar. Tidak heran banyak dosen pintar menjadi kutu buku, tetapi
tidak mengetahui atau tidak hirau ihwal visi dan misi PT. Mahasiswa
pun seringkali menuntut secara berlebihan, seperti menuntut hak
memberikan suara dalam pemilihan rektor, dekan, atau ketua jurusan.
Hal yang disebut terakhir ini agak keterlaluan karena demokrasi
politik praktis di luar kampus dicobaterapkan dalam manajemen PT.

Secara eksternal PT dituntut untuk lebih terbuka
dan akuntabel kepada publik. Selama ini PT khususnya mendapat
subsidi besar dari pemerintah. Ketika pemerintah menyadari
terbatasnya dana ini, PT dipaksa untuk belajar mencari dana sendiri.
Budaya korporat demikian itu adalah sesuatu yang baru dalam sistem
pendidikan kita. Kehadiran lembaga baru seperti Majelis Wali Amanah,
Senat Akademik, Satuan Penjaminan Mutu, Dewan Audit, dan Satuan
Audit Internal masih dirasakan sebagai uji coba dalam manajemen
kampus. Tujuh PTN, yaitu ITB, UI, UGM, IPB, USU, UPI, dan Unair
sudah berubah status menjadi PT BHMN, dan sesuai dengan kebijakan
Depdiknas semua PTN disarankan mengikutinya.

Ketujuh, ihwal evaluasi hasil pendidikan. Prestasi
akademik mahasiswa sangat bergantung kepada dosen per mata kuliah.
Nilai akhir atau IPK (indeks prestasi kumulatif) dalam rentang 1,00-
4,00 adalah ukuran keterdidikan manusia (educated person). Bila
pendidikan dimaknai sebagai upaya membentuk sarjana sebagai manusia
seutuhnya, persoalannya: Bagaimanakah kualitas kemanusiaan yang
begitu kompleks disederhanakan dengan sebuah IPK. Sementara itu,
tidak semua dosen adalah penilai yang baik. Tampaknya, dalam
menentukan IPK mahasiswa perlu dikembangkan berbagai format
penilaian yang tidak hanya mengukur potensi intelektual, tetapi juga
potensi nonintelektual atau soft skills, seperti diniati oleh
perkuliahan pengetahuan budaya.

Ketujuh persoalan di atas merupakan persoalan yang
selalu ada dan mesti dihadapi secara strategis oleh setiap PT.
Namun, urgensi dan kekritisan ketujuh problem itu berbeda dari satu
PT ke PT lainnya. Bahkan dalam satu PT pun senantiasa terjadi
perbedaan antara fakultas dan bahkan antara program studi. Oleh
karena itu, PT harus selalu mawas diri –lewat mekanisme evaluasi
diri– terhadap keunggulan dan kelemahan komparatif dari setiap
program studi, fakultas, lembaga, dan PT secara kolektif. Tanpa
mekanisme ini, PT tidak mungkin dapat menyusun rencana strategis
secara berkelanjutan.***

Penulis mengajar di UPI, koordinator nasional APCEIU (Asia Pacific Center of Education for International
Understanding), di bawah UNESCO, berpusat di Seoul, Korea Selatan.

Tulisan ini pernah dimuat pada harian Pikiran Rakyat

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | 1 Comment »

Portofolio dan Sertifikat

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Portofolio dan Sertifikat

Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH Sekarang ini sudah dan sedang berlangsung program sertifikasi untuk menentukan apakah seorang guru layak sebagai guru tersertifikasi (certified teacher). Dulu, dalam penggodokan rancangan UU tentang guru dan dosen, beberapa anggota DPR tampaknya tidak memahami konsep portofolio secara komprehensif, sehingga mereka tidak dapat mengantisipasi permasalahan yang akan muncul dalam proses penilaian portofolio ini.

Jangankan para anggota DPR, mayoritas guru pun belum memahami betul konsep portofolio ini. Mengapa? Selama kuliah di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK), mayoritas dari mereka tidak pernah mendapat kuliah ihwal penilaian portofolio. Dan sewaktu kuliah di LPTK mereka mungkin tidak pernah dinilai demikian oleh dosennya. Bagi mayoritas dosen pun sistem penilaian ini tidak populer. Mereka lebih terbiasa melakukan penilaian secara konvensional. Mesti diakui, belum banyak dosen LPTK yang memiliki kepakaran khusus tentang portfolio assessment.

Kini sangat mendesak bagi LPTK untuk melakukan dua hal: menjadikan portofolio sebagai mata kuliah wajib (baru) khususnya pada program kependidikan dan mengaplikasikannya dalam penilaian para mahasiswa. Selain itu, sejumlah dosen mesti didorong untuk memilih kepakaran dalam penilaian portofolio. Di kalangan LPTK pun belum banyak tesis S2 dan disertasi S3 ihwal penilaian portofolio ini.

Konsep portofolio dipinjam dari bidang lain. Dalam dunia pemasaran dan manajemen strategis, portofolio merujuk pada koleksi berbagai produk, projek, layanan, dan merk yang ditawarkan perusahaan. Lazimnya perusahaan berupaya memenuhi diversifikasi dan keseimbangan dalam portofolio.

Portofolio dalam pendidikan

Portofolio adalah cara untuk mendokumentasikan pembelajaran di luar kelas, sehingga dosen dapat menilai apakah pembelajaran ekstra ini layak diberi kredit.

Tim penilai menyerahkan hasil evaluasi portofolio ini kepada ketua jurusan atau dekan terkait lalu meneruskannya kepada pembantu rektor bidang pendidikan luar sekolah (distance education) untuk dikeluarkan SK menyangkut jumlah kredit dan nilainya (A, B, C, atau D). Untuk setiap satuan kredit semester (SKS) yang disertifikasi, seorang guru lazimnya membayar sekitar 60 dolar atau sesuai aturan yang ditetapkan universitas.

Seyogianya kita mulai memikirkan mekanisme pengajuan penilaian portofolio ini atas inisiatif perorangan guru dengan dukungan dinas pendidikan setempat kepada LPTK yang memiliki kewenangan untuk itu. Mekanisme ini akan mempercepat proses sertifikasi secara nasional. Keterlibatan Dinas dalam mendesain mekanisme ini sangat penting, karena portofolio cenderung unik dan khas tergantung kepada individu guru dan kondisi geografis tempat guru mengajar.

Lazimnya ada tiga jenis portofolio dalam pendidikan, yaitu: (1) koleksi portofolio (collection portfolio) yakni segala dokumentasi yang dimiliki seseorang, (2) portofolio unjuk prestasi (show case portfolio), yaitu koleksi dokumen yang terbaik atau yang paling menggambarkan prestasi diri menurut yang bersangkutan, seperti yang lazim disertakan dalam berkas lamaran kerja, dan (3) portofolio penilaian (portfolio assessment), yakni portofolio yang dikumpulkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan panitia untuk memudahkan penilaian.

Secara garis besar ada tujuh kategori dalam portofolio. Dalam proses penilaian, panitia berhak menentukan pembobotan setiap kategori yang dinilai. Panitia juga perlu melakukan sosialisasi kepada para penilai untuk menyepakati pembobotan portofolio dan penentuan kelulusan.

Pertama, potensi mengajar secara keseluruhan dari (calon) guru. Ini meliputi berbagai bukti tugas akademik dan profesional serta produk yang dikerjakan oleh (calon) guru. Kategori ini meliputi seminar, lokakarya, pelatihan, kerja lapangan, perjalanan, hobi, kegiatan sukarela, pengabdian kepada masyarakat, dan kegiatan kesenian yang dianggap relevan dengan profesi pendidik.

Kedua, penguasaan materi ajar (subject matter). Ini untuk melihat sejauh mana seorang (calon) guru menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, misalnya IPA, bahasa Indonesia, matematika, dan sebagainya. Mereka yang pernah kuliah di PT nonkeguruan besar kemungkinan memiliki bukti-bukti kelulusan mata-mata kuliah itu, deskripsi mata kuliah, silabus, dan tugas yang diserahkan kepada dosen.

Ketiga, kedalaman penguasaan metodologi pengajaran dan pengembangan kurikulum. Ini untuk mengetahui sejauh mana (calon) guru menguasai kurikulum yang sedang berlaku dan sejauh mana ia memiliki kesiapan untuk membelajarkan siswa. Untuk kategori ini, (calon) guru dapat menyertakan bukti kelulusan mata kuliah bidang metodologi dan kurikulum, bukti keterlibatan dalam MGMP, sertifikat sebagai guru berprestasi, atau sertifikat penataran (sebagai penatar atau petatar) dalam kedua bidang ini.

Keempat, keterampilan (calon) guru dalam mengorganisasikan dan mengumpulkan berbagai informasi penilaian. Ini untuk mengetahui sejauh mana (calon) guru mampu melakukan evaluasi penguasaan siswa atas materi ajar yang telah diajarkan. Untuk memenuhi kategori ini, (calon) guru dapat menyertakan bukti keterlibatan dalam penyusunan tes, analisis tes, kepanitiaan penyelenggaraan tes, atau sertifikat penataran dalam bidang ini.

Kelima, kedalaman atau penguasaan kultur sekolah. Aspek ini penting sebab sekolah memiliki kultur tersendiri, dan guru sebagai pengembang kurikulum mesti mampu melihat kurikulum dan konteks kultur sekolah. Untuk memenuhi kategori ini, (calon) guru dapat menyertakan bukti keterlibatan dalam berbagai hal seperti magang, praktik mengajar, panitia pendirian dan pengembangan sekolah, serta kegiatan siswa baik intra maupun ekstrasekolah.

Keenam, kepercayaan, sikap, atau pandangan (calon) guru ihwal mengajar, siswa, bidang studi, dan strategi pengajaran secara umum. Kategori ini terlihat dalam makalah, buku, atau karya tulis lainnya dari seorang (calon) guru. Seseorang yang tidak memiliki wawasan tentang bisnis tidak mungkin menjadi manajer pemasaran. Dan seseorang yang tidak memiliki wawasan ihwal pendidikan tidak mungkin menjadi seorang pendidik sebagai manajer pembelajaran di kelas.

Ketujuh, kualitas personal dari (calon) guru. Ini kualitas yang kurang lebih sangat pribadi tapi bisa memengaruhi profesional (calon) guru. Kualitas-kualitas positif antara lain tinggi badan yang ideal, tidak cacat fisik yang luar biasa, bisa menerima pendapat orang, mudah bekerja sama dan beradaptasi dalam kelompok, dan lain sebagainya. Untuk kategori ini, (calon) guru dapat menyertakan bukti-bukti seperti pengalaman bekerja di bidang nonkependidikan, prestasi berbagai kejuaraan, dan keterlibatan dalam berbagai organisasi dan kepanitiaan.

Paradigma baru

Penilaian portofolio menawarkan teknik lain dalam menilai prestasi akademik seorang (calon) guru dengan menekankan keautentikan sebuah prestasi dengan mengandalkan bukti-bukti sahih, yang tidak direkayasa atau dibuat-buat. Dengan portofolio, rekrutmen guru baru atau sertifikasi bagi guru berjalan melalui penilaian yang sangat cermat. Penilai tidak terpukau oleh IPK atau ijazah (calon) guru. Pengalaman menunjukkan banyak mahasiswa dengan IPK hebat atau bahkan lulus cum laude tetapi tidak mampu berinteraksi sosial dan kurang siap menghadapi tantangan dalam kehidupan di masyarakat.

Kualitas pendidikan bukan sekadar persoalan kecerdasan akademik seperti lazim dimaknai lewat IPK atau singkatnya waktu studi, tetapi juga menyangkut indikator lain seperti kecerdasan sosial, emosional, profesional, serta kecerdasan khalifah di muka bumi sebagai abdi Tuhan yang Mahakuasa. Artinya penilaian mesti diupayakan sekomprehensif mungkin. Penilaian portofolio sudah saatnya dipakai dalam pendidikan prajabatan maupun dalam jabatan, rekrutmen guru, dan dalam proses sertifikasi guru.

Sebagai cara baru, penilaian portofolio selama ini masih menghadapi beberapa kendala. Perlu ada peningkatan dalam persiapan maupun pemahaman semua pihak. Selama ini kesadaran pentingnya pendokumentasian kegiatan masih lemah di kalangan (calon) guru, sehingga bukti-bukti itu tercecer entah di mana. Selain itu, penilain portofolio ini secara sistemik membangun kesenjangan antara pusat dan daerah atau antara kota dan desa. Di desa dan kota kecamatan misalnya, kegiatan seminar dan lokakarya tidak sesering di kota. Dengan demikian sebagian guru dirugikan oleh lokasi geografis.

Secara keseluruhan para guru itu selama ini terbebani oleh tugas-tugas administratif yang kurang relevan dengan perannya sebagai pendidik. Tugas-tugas ini menyita waktu, tenaga, dan potensi sehingga pengembangan akademik mereka terbengkalai. Mereka tidak memiliki cukup waktu untuk membaca, meneliti, dan menulis untuk melakukan presentasi dalam seminar dan lokakarya. Dengan kata lain, keterampilan menulis mereka tidak terasah, karena mereka tidak diberdayakan untuk itu.

Dalam wacana sertifikasi perlu juga disosialisasikan indikator guru yang baik lewat quality teaching, antara lain sebagai berikut: (1) mengajar unggul itu berbasis penelitian, minimal penelitian tindakan kelas (action research), (2) guru yang unggul selalu melakukan refleksi atas kegiatan mengajarnya, (3) ia melakukan kolaborasi dengan sejawatnya, (4) ia melakukan sharing dalam lingkungan profesinya, misalnya lewat MGMP, (5) ia memiliki kemampuan menuliskan kepakarannya dalam media massa atau publikasi lainnya, (6) ia melibatkan evaluasi oleh siswa, sejawat, dan masyarakat luas, dan (7) secara kolektif dikembangkannya program teaching award dlam berbagai kategori dan tingkatan untuk menghargai guru-guru yang berprestasi. ***

Penulis, dosen UPI dan Koordinator Nasional APCEIU (Asia-Pacific Center of Education for International Understanding) di bawah UNESCO di Seoul, Korea Selatan.

Sumber : Pikiran Rakyat Online

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | Leave a Comment »

Kufur Atas Potensi Lokal

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Kufur Atas Potensi Lokal
Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH

Source: http://www.pikiran-rakyat.com/cetak/2007/062007/12/0901.htm

PASAL 50 ayat (5) Undang-Undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara eksplisit mengamanatkan, pemerintah kabupaten/kota harus mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. Kenyataannya, program tersebut masih sekadar “mimpi indah” karena sejumlah alasan sebagai berikut.

Selama ini pendidikan nasional kita sangat sentralistis. Orientasinya sangat nasional, dan hal tersebut dibayar mahal dengan terabaikannya potensi-potensi lokal. Secara nasional akumulasi prestasi pembangunan tampak besar, namun secara lokal (baca: daerah) prestasi itu kecil karena daerah tidak diberi otonomi untuk melakukan kreativitas. Budaya minta petunjuk dan pengarahan dari atas adalah bukti mandulnya kreativitas.

Demi implementasinya, pemerintah telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Di dalamnya tertera bahwa perluasan satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dikembangkan secara bertahap di setiap kabupaten dan kota.

Seingat kita, Indonesia adalah negara agraris dan maritim. 70% lebih dari negeri ini terdiri atas perairan sebagai sumber kekayaan alam tiada habis-habisnya. Inilah keunggulan dan potensi lokal, namun pendidikan nasional mengabaikannya.

Bangsa ini telah kufur terhadap anugerah potensi lokal. Bidang pertanian dan kelautan tidak menjadi primadona pembangunan. Terbukti, di perguruan tinggi (PT) bidang studi yang berkaitan dengan pertanian, kehutanan, dan kelautan kurang diminati daripada, misalnya, ekonomi, bisnis, sospol, dan teknologi. Di Indonesia ini tidak ada PT yang memiliki kunggulan komparatif dalam bidang kelautan dan perikanan.

Bahkan banyak sarjana bidang pertanian dan kelautan lebih nyaman bekerja di bidang lain, dan merasa kurang nyaman berinteraksi dan bersahabat dengan tanah, tumbuhan, dan laut. Fenomena brain drain ini adalah sebuah pengkhianatan profesi sebagai akibat dari lemahnya pemerintah dalam manajemen SDM dan telah bertindak teledor dalam menangani potensi lokal itu. Yang terjadi malah pembabatan hutan oleh bangsa sendiri dan pencurian ikan di perairan kita oleh maling-maling asing.

Basis potensi lokal

Sulit untuk memaafkan para pembuat kebijakan yang telah menanamkan tiga sikap keliru di kalangan orang tua: (1) SMA lebih bergengsi daripada SMK, (2) gelar kesarjanaan adalah kunci untuk mendapat pekerjaan layak, dan (3) pemerintah lebih jagoan daripada lembaga swasta dalam mengelola pendidikan. Rencana pemerintah mengubah jumlah SMK dan SMA menjadi 70 berbanding 30 memang datang terlambat, tetapi layak disambut gembira.

Sesungguhnya sekolah berbasis keunggulan atau potensi lokal bisa menjadi solusi strategis untuk mendorong kegiatan perekonomian nasional dan mengembalikan posisi Indonesia sebagai negara agraris dan maritim. SMK dituntut untuk menghasilkan tenaga terampil mengolah potensi sumber daya alam, khususnya di bidang pertanian dan kelautan. Pendidikan yang nasionalis menanamkan komitmen untuk menurunkan ketergantungan pangan terhadap negara tetangga, seperti mengurangi impor beras, kedelai, dan sebagainya; dan bahkan bisa meningkatkan ekspor hasil laut.

Baru pada tahun 2003, wacana pendidikan berbasis keunggulan lokal ini terwadahi oleh undang-undang. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah (Pemda) tidak diimbangi oleh SDM tingkat manajer yang mampu melakukan pemetaan dan mengelola potensi lokal. Sementara itu, tidak semua daerah memiliki SMK yang lulusannya memadai secara kuantitas dan kualitas untuk menjadi tenaga lapangan yang terampil mengolah potensi itu.

Dalam jangka pendek, Pemda seyogianya segera menyusun program pelatihan (tambahan) yang perlu diberikan kepada para guru SMK maupun SMA. Pendidikan berbasis potensi lokal tidak terbatas pada SMK, tetapi juga sekolah-sekolah lainnya. Dalam jangka menengah Pemda perlu memiliki guru-guru vokasional yang profesional dalam berbagai bidang dan memiliki sertifikasi. Dalam jangka panjang, berdasarkan studi kebutuhan pasar dan potensi lokal Pemda memutuskan jenis rekayasa yang akan diajarkan.

Dengan demikian di masa mendatang, kita akan memiliki peta nasional keunggulan lokal dari setiap daerah di seluruh Indonesia dan terbina melalui SMK-SMK yang bermitra dengan PT setempat. Artinya setiap PT pun akan memiliki keunggulan lokal masing-masing. Selayaknya PT di Kalimantan, misalnya, memiliki keunggulan lebih dalam studi transportasi air dan ilmu kehutanan. PT di Nusa Tenggara Timur memiliki keunggulan lebih dalam bidang kelautan, dan PT di Bali memiliki keunggulan lebih dalam bidang pariwisata.

Kearifan lokal

Ada dua jenis potensi lokal, yaitu fisikal seperti kekayaan laut, hutan, alam secara keseluruhan, dan potensi kultural yakni wujud kreativitas sebagai respons akal budi atas potensi fisikal itu. Kearifan lokal adalah kekayaan kultural bangsa yang seyogianya dipertahankan lewat pendidikan. PT sejatinya berperan sebagai laboratorium pengkaji kearifan itu.

Ambil saja pencak silat sebagai potensi lokal Indonesia. Sejauh manakah PT melakukan penelitian dan dokumentasi secara profesional ihwal aliran-aliran dan kesejarahan pencak silat? Seni bela diri merupakan bagian dari kreativitas kultural, sangat manusiawi, dan jauh dari pelampiasan naluri-naluri rendah. Harus kita akui, belum ada pendokumentasian diseminasi yang sistematik. Dengan kata lain belum ada pendekatan saintifik terhadapnya. Bangsa Indonesia telah kufur atas potensi kultural ini!

Lihatlah Cina yang akan menjadi tuan rumah Olimpiade Beijing 2008. Mereka memiliki Beijing Sports University. Di situlah para (mantan) atlet dunia dilahirkan dan diberdayakan sebagai dosen. Saya kagum melihat adanya Fakultas Wushu di samping fakultas-fakultas lainnya. Di fakultas itulah para mahasiswa asing belajar filsafat, pembelajaran, dan praktik seni bela diri. Demikian juga Korean National University, ada Fakultas Taekwondo. Saya bermimpi 20 tahun mendatang PT di Bandung ada fakultas Pencak Silat, di samping fakultas Teknologi Makanan Tradisional, fakultas Seni Tradisional, dan fakultas Pengobatan Tradisional.

Beberapa tahun lalu saya pernah bertemu seorang mahasiswa S1 Jepang yang tinggal selama setahun di Jawa Barat dan berpindah dari kota ke kota untuk mempelajari berbagai makanan tradisional Sunda. Bisa jadi produksi berbagai jenis makanan Jepang yang berkualitas ekspor itu, diilhami oleh berbagai makanan khas tradisional kita. Yang mereka lakukan adalah studi saksama dan rekayasa ulang makanan itu dengan pengemasan yang memesona.

Belajar dari Singapura

Bila kasus mahasiswa Jepang di atas itu benar, maka bangsa ini ditakdirkan kecolongan terus, dari soal makanan tradisional, sengketa pulau Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia, sampai perjanjian ekstradisi dengan Singapura yang kini hangat diwacanakan. Alasannya bisa jadi karena bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang kufur atas potensi alam dan kultural selama ini. Atau karena pendidikan yang mereka tempuh tidak menyadarkan mereka terhadap besarnya potensi lokal dan terhadap dahsyatnya berbagai krisis yang menggerogoti bangsa.

Mari berguru kepada Singapura sebagaimana digambarkan dalam buku Shaping Singapore’s Future:Thinking Schools, Learning Nation (2005). Bila siswa-siswa Jepang diajari bagaimana menghadapi gempa, siswa-siswa Belanda disadarkan akan rawannya daerah di bawah permukaan air laut, maka siswa-siswa Singapura diajari akan tiga tantangan kritis yang dihadapi, yakni: (1) sempitnya wilayah dan terbatasnya sumber daya alam, (2) pentingnya mempertahankan prestasi ekonomi sosial, dan (3) rapuhnya negara sebagai satu-satunya negara yang didominasi etnis Cina di wilayah yang didominasi etnis Melayu dan Muslim.

Kemakmuran Singapura sangat tergantung pada investasi asing dan perusahaan-perusahaan multinasional. Pendidikan nasional Singapura mengantisipasi ketergantungan dan keterbatasan ini. Pembangunan yang sangat cepat sangat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Seorang supir taksi dengan bangga memberi tahu saya: “Dalam setiap dua tahun gedung-gedung di sini akan dirobohkan, diganti dengan yang baru.”

Tiga tantangan kritis di atas sangat memengaruhi orientasi pendidikan nasional untuk menanamkan apresiasi kultural dan toleransi agama, menumbuhkan semangat persaudaraan, menguatkan kehidupan keluarga, menguatkan hubungan interpersonal, dan menumbuhkan komitmen tinggi terhadap pembangunan bangsa. Singapura sadar betul pentingnya menanamkan nasionalisme, mengingat usia negara ini sangat muda-kurang lebih satu generasi–jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki sejarah nasional yang panjang. Namun, dunia mengakui bahwa Singapura tampil sebagai negara yang memiliki angkatan bersenjata tercanggih di Asia Tenggara.

Jadi luasnya wilayah, membludaknya sumber daya alam, dan padatnya penduduk seperti fenomena di Indonesia, tidak menjamin majunya sebuah negara. Bahkan menjadi beban bagi negara. Singapura berhasil membangun negara antara lain dengan menerapkan knowledge economy, yaitu ekonomi di mana produksi dan jasa didasarkan pada kegiatan pengetahuan yang berkontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ekonomi demikian dicirikan oleh hal-hal sebagai berikut: (1) menekankan pengetahuan sebagai modal (intellectual capital), (2) adanya kreasi dan eksploitasi pengetahuan secara sinambung demi perbaikan masa datang, (3) munculnya berbagai inovasi, (4) komitmen untuk belajar sepanjang hayat, dan (5) teknologi informasi, komputer, dan bioteknologi memegang peran penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan.

Semua langkah di atas sejalan dengan program pendidikan nasional Singapura yang diluncurkan pada Mei 1997 oleh Wakil Perdana Menteri Lee Hsien Loong yang memperkenalkan visi pendidikan yang dirangkum dalam empat kata Thinking Schools, Learning Nation. Lee mengimbau setiap guru dan kepala sekolah agar menanamkan beberapa pesan kepada para siswa, antara lain: (1) menjaga keharmonisan rasial dan agama, (2) menegakkan sistem meritokrasi dan antikorupsi, dan (3) percaya akan masa depan yang lebih baik.

Singapura mengajari kita beberapa pelajaran untuk membangun bangsa, yaitu: sikap toleransi rasial dan agama, meritokrasi, antikorupsi, dan optimisme yang mesti ditanamkan pada anak didik. Potensi lokal dan nasional seyogianya dijadikan modal dasar untuk membangun bangsa, namun yang paling mendasar adalah pembangunan SDM melalui pendidikan yang terfokus. Dalam pada itu, pendidikan adalah proses penyadaran anak bangsa terhadap berbagai potensi yang mengancam keutuhan bangsa.

Potensi lokal baik fiskal maupun kultural merupakan sumber lahirnya inovasi dan keterampilan, bahkan rekayasa yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, perlu dibudayakan sikap kritis dan kajian modern terhadap potensi-potensi itu. ***

Penulis, mengajar di Universitas Pendidikan Indonesia, Koordinator Nasional APCEIU (Asia Pacific Center of Education for International Understanding), di bawah UNESCO, berpusat di Seoul, Korea Selatan.

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | Leave a Comment »

Bangsa Indonesia Telat Mikir?

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Bangsa Indonesia Telat Mikir?

Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH

Judul buku itu sendiri sangat provokatif, “Apakah Bangsa Asia Bisa Berpikir?” Menurutnya milenium kedua yang baru kita lewati itu merupakan masa suram dan kekalahan bagi bangsa Asia (the lost millennium). Ada
kesan tersirat bahwa selama ini bangsa Asia –termasuk Indonesia– tidak mampu
berpikir kritis jika dibandingkan dengan bangsa Eropa, khususnya AS. Ada tiga
jawaban terhadap judul buku itu, “tidak, ya, dan barangkali”.

Jawaban “tidak”

Sekira seribu tahun lalu, tahun 997, bangsa Cina dan Arab dengan peradaban
Konfusius dan Islam menguasai sains dan teknologi, kedokteran, dan astronomi.
Bangsa Arab mengembangkan sistem desimal dan bilangan 0-9 dengan mengadopsinya
dari India. Mereka juga belajar membuat kertas dari Cina. Pada tahun 971
berdirilah di Kairo universitas pertama di dunia. Pada saat itu Eropa berada
dalam masa kegelapan (dark ages) yang diawali dengan runtuhnya kekaisaran Romawi
pada abad ke-5.

Pada waktu itu, siapa pun tidak akan mengira bahwa 1.000 tahun kemudian (yakni
sekarang ini) peradaban Cina, India, dan Islam akan tenggelam. Sementara itu
Eropa hingga kini tampil sebagai raksasa peradaban yang mendominasi dunia. Ada
loncatan-loncatan luar biasa dalam nalar bangsa Eropa, sejak masa renaisans,
masa pencerahan, sampai masa revolusi industri. Kolonialisasi mulai abad ke-16
dan revolusi industri pada abad ke-19 telah mengokohkan dominasi Eropa di jagad
ini.

Yang paling menyakitkan bagi bangsa Asia bukanlah penjajahan fisik, tetapi
penjajahan mental. Banyak di antara bangsa Asia merasa rendah diri di hadapan
bangsa Eropa. Bagaimana mungkin 500 tahun sejak
kedatangan bangsa Portugis di Asia, hanya satu bangsa Asia, yakni Jepang saja,
yang betul-betul mampu berdiri sama tinggi dengan bangsa Eropa. Jadi, terkecuali
Jepang, bangsa Asia memang telat mikir!

Kita harus jujur akan adanya kepercayaan di kalangan kita bahwa tanpa penguasaan
bahasa Inggris, kita tidak mungkin maju seperti Eropa. Kepercayaan ini tidak ada
dalam benak bangsa Jepang. Mereka tidak
terlalu hirau dengan bahasa Inggris, sebab sains dan teknologi dapat mereka
kuasai lewat bahasa Jepang. Jepang secara besar-besaran menerjemahkan buku-buku
dari bahasa Barat ke dalam bahasa Jepang seperti dilakukan para penerjemah
Muslim 1.000 tahun silam ketika mereka menerjemahkan buku-buku dari bahasa
Yunani ke dalam bahasa Arab.

Jawaban “ya”

Banyak prestasi Asia yang layak disebut. Dalam beberapa dekade terakhir dunia
menyaksikan prestasi ekonomi yang luar biasa di Asia Timur. Kehebatan Jepang
kini diikuti empat macan Asia, yakni Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan
Singapura. Ini mendorong bangsa Asia lainnya seperti Malaysia, Thailand, dan
Indonesia untuk maju.

Yang mencengangkan adalah laju pertumbuhan ekonominya. Untuk mencapai dua kali
out put ekonomi diperlukan waktu 58 tahun bagi Inggris (sejak 1780-an), 47 tahun
bagi Amerika (sejak 1839), dan 33 tahun bagi Jepang (sejak 1880-an). Untuk
prestasi serupa Indonesia hanya memerlukan waktu 17 tahun, Korea Selatan 11
tahun, dan Cina 10 tahun. Singkatnya, dari tahun 1960 sampai 1990-an secara
keseluruhan pertumbuhan ekonomi Asia Timur lebih cepat dan lebih konsisten.

Bukti lain adalah munculnya kesadaran kolekif di kawasan Asia akan warisan
kultural nenek moyang mereka yang selama ini terabaikan. Adalah bangsa Barat
yang selama ini lebih hirau dan mengoleksi karya peradaban Timur, seperti yang
dilakukan bangsa Arab terhadap karya-karya peradaban Yunani dan Romawi pada masa
kegelapan Eropa dulu. Kita juga menyaksikan munculnya otak-otak cemerlang dari
Asia yang telah mendapatkan penghargaan internasional dalam berbagai bidang ilmu
dan teknologi. Kini telah muncul gerakan renaisans di Asia. Singkatnya, bangsa
Asia pun bisa berpikir!

Jawaban “barangkali”

Mungkin jawaban yang paling bijak adalah, “Barangkali bisa berpikir.” Bagi
Indonesia tahun 1998 adalah puncak gagalnya ekonomi dan awal ketidak stabilan
politik. Thailand dan Malaysia cepat bangkit dari
krisis ekonomi, sedangkan Indonesia masih terpuruk. Mahbubani mengajukan lima
butir poin untuk dipikirkan sebelum memberikan jawaban ya atau tidak.

Pertama, selain Jepang ada beberapa negara Asia yang betul-betul yakin akan
berhasil menempatkan dirinya sejajar dengan bangsa Eropa dalam segala aspek
pembangunan? Ada aspek X di luar aspek ekonomi yang sulit dikontrol. Siapa yang
menyangka bahwa ekonomi Asia akan terguncang pada tahun 1998 lalu? Dan Indonesia
tidak mampu mengantisipasi aspek X itu.

Kedua, bangsa Asia masih memerlukan waktu relatif lama untuk membenahi persoalan
politik dalam negeri sebelum mencapai kestabilan dan keharmonisan politik
seperti yang dicapai Eropa kini. Sedikit sekali
kemungkinan adanya kudeta di Eropa, karena mereka telah dewasa dalam berpolitik.
Sementara itu Asia, khususnya Indonesia, masih sedang belajar berdemokrasi.

Ketiga, dalam hal keamanan bangsa Eropa jauh lebih beruntung daripada bangsa
lain di dunia ini. Bagi mereka, perang antarnegara Eropa adalah sejarah masa
silam. Eropa sudah kenyang dengan pengalaman perang. Motivasi untuk berdamai
sesama mereka memang sangat kompleks, antara lain kesadaran jumlah warga etnis
yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah populasi dunia, dan karena
mereka merasa memiliki peradaban yang sama.

Keempat, Asia menghadapi tantangan sosial yang maha berat. Revolusi industri
menyebabkan dislokasi sosial sehingga akar-akar feodalisme di Eropa secara
berangsur tercerabut. Akan sulit sekali bagi Asia
–khususnya Indonesia– mengikis feodalisme dan menegakkan sistem meritrokasi,
yakni pemberdayaan dan penghargaan individu berdasarkan prestasinya.

Karena berakarnya tradisi KKN dan tidak tegaknya sistem meritrokasi, banyak
otak-otak cemerlang ditumpulkaan mesin birokrasi, sehingga mereka pada lari ke
luar negeri. Fenomena brain-drain ini banyak terjadi di India, dan sekarang
sudah menggejala di Indonesia. Banyak ilmuwan muda dengan gelar PhD hengkang dan
memilih bekerja di Malaysia dan Singapura.

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sulit diberantas di Indonesia, bahkan pada
dunia akademik sekalipun. Banyak orang yang diangkat dosen atau PNS lainnya
bukan karena prestasinya, tapi karena KKN. Kita pun
dikenal sebagai satu bangsa yang paling korup di dunia.

Kelima, mungkin yang paling mendasar, apakah otak bangsa Asia akan siap
melakukan sinerji Timur-Barat, yaitu mempertahankan nilai-nilai tradisional Asia
(keterkaitan keluarga, hormat terhadap kepentingan
masyarakat tradisional, konservatisme, dan hormat terhadap penguasa, jam karet,
dan sebagainya) pada waktu bersamaan menyerap nilai-nilai kultural Barat
(individualisme, kebebasan politik dan ekonomi, dan
hormat terhadap aturan, disiplin waktu, dan lain sebagainya)?Melihat parameter
yang diajukan Mahbubani seperti dibahas di atas, tampaknya akan sulit bagi
Indonesia untuk mengejar Eropa, minimal Jepang. Alasannya, bukan karena bangsa
ini tidak memiliki SDM yang cerdas dan berpendidikan Eropa, tetapi budaya bangsa
ini yang masih sangat perkasa, sehingga keputusan-keputusan nalar cenderung
dikalahkan
kekuatan emosional, seperti motivasi keluarga, etnis, dan primordial lain.

Konferensi Asia-Afrika

Tanggal 22-24 April 2005 akan berlangsung Peringatan 50 Tahun Konferensi Tingkat
Tinggi (KTT) Asia Afrika (AA). Pertemuan itu merupakan upaya konkret dan praktis
membentuk suatu kemitraan strategis baru antara
negara-negara di kawasan Asia dan Afrika. Hal itu sesuai dengan Bandung spirit
yang dideklarasikan tahun 1955, yaitu jalinan kerja sama dalam bidang politik,
ekonomi, perdagangan, investasi, kebudayaan, dan
sebagainya.

KTT AA itu bernilai strategis untuk membangun kerja sama sehingga bangsa Asia
khususnya mampu membangun dirinya sehingga sejajar dengan bangsa Eropa. Milenium
ketiga sekarang ini, seperti diharapkan Mahbubani, merupakan milenium bagi
kebangkitan bangsa Asia dan Pasifik.

Kita yakin bahwa konferensi ini akan menyedot perhatian dunia. Gaungnya bakal
besar, mengingatkan banyak pihak terhadap KTT AA pertama, dan membangkitkan
kebanggaan warga Bandung sebagai tuan rumah KTT AA tahun 1955 dan 2005 ini.
Apakah KTT AA akan segera meningkatkan tarap pendidikan dan tarap kesejahteraan
bangsa Indonesia? Jawabnya “tidak,” karena daya nalar kita dalam 50 tahun
terakhir membangun bangsa dan pendidikan hampir selalu kalah oleh kekuatan
emosional dan primordial.***

Penulis, Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

SOURCES:  Pikiran Rakyat, Kamis, 07 April 2005

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | Leave a Comment »

MEMBANGUN MESIN REPRODUKSI PENGETAHUAN

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH

TAHUN 2004 The Times Higher Education Supplement memilih 200 universitas terhebat di dunia. Sepuluh terhebat adalah Harvard University, University of California Berkeley, Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Oxford University, Cambridge University, Stanford University, Yale University, Princeton University, dan ETH Zurich (Swiss).

Yang mengagumkan adalah masuknya empat universitas tetangga terdekat kita, yaitu National University of Singapore (ke-18), Nanyang University (ke-50), Malaya University (ke-89), dan Sains Malaya University (ke-111). Urutan itu ditentukan oleh skor yang diperoleh dalam lima hal, yaitu penilaian oleh sejawat (peer reviewing), jumlah dosen asing, jumlah mahasiswa asing, rasio dosen-mahasiswa, dan citations yakni jumlah karya tulis dosen yang dikutip di forum dunia.

Kelima hal ini mencerminkan keunggulan dalam pengajaran, penelitian, dan reputasi internasional. Sebagai bahan perbandingan, universitas riset di AS misalnya kini mendominasi beasiswa dan penelitian dunia, memiliki 450.000 mahasiswa asing, dan mempekerjakan dosen dari berbagai negara. Sementara itu PT kita cenderung mengangkat dosen dari lulusannya sendiri, sesuatu yang sangat dihindari di AS. Para birokrat kampus tidak menyadari bahwa praktik (malpractice) ini tidak kondusif bagi reproduksi ilmu pengetahuan.

Secara spesifik laporan itu (halaman 13) menyebutkan Indonesia tidak termasuk dalam daftar, padahal penduduknya menempati urutan terbesar keempat. Artinya dalam lima aspek di atas, tidak satu pun dari PT di Indonesia diperhitungkan dunia. Tulisan ini hanya menyoroti aspek produksi karya tulis, yang cenderung dianggap enteng oleh birokrat kampus, dinilai tidak sepenting stadion olah raga atau laboratorium mikrobiologi. Padahal bagaimanapun hebatnya fasilitas fisik yang dimiliki, bila dosennya tidak berbudaya tulis, tetap saja PT itu dianggap memble.

Reproduksi pengetahuan

Reproduksi ilmu adalah olah-ulang iptek yang didapat dari sumber-sumber lain. Indikator reproduksi ini antara lain adanya jurnal terakreditasi baik nasional maupun internasional, jumlah tulisan dosen di media massa, jurnal ilmiah dan buku teks, berkembangnya University Press, dan sejauh mana tulisan ilmuwan kita dikutip ilmuwan di negara lain.

Reproduksi ilmu memiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, reproduksi disajikan dalam bahasa nasional. Artinya, para ilmuwan seyogianya menuliskan pemahamannya dalam buku teks dan jurnal berbahasa Indonesia. Ini akan bermanfaat bagi mayoritas yang belum menguasai bahasa asing.

Di samping itu, penulisan buku teks sesungguhnya merupakan langkah cendekiawan bahasa, yakni memberdayakan bahasa Indonesia sebagai bahasa iptek. Banyak ilmuwan yang mengkritik rendahnya kualitas terjemahan buku teks dalam bahasa Indonesia, sementara mereka sendiri tidak pernah menerjemahkan atau menulis buku teks sendiri dalam bahasa Indonesia.

Kedua, reproduksi adalah penulisan pemahaman dalam konteks lokal. Artinya, kebenaran iptek yang universal itu seyogianya dipijakkan pada kasus-kasus lokal Indonesia. Ini penting karena melalui buku teks, pembaca dilibatkan untuk memahami fenomena lokal dalam konteks kebenaran universal. Ini menumbuhkan kepenasaranan intelektual dan apresiasi terhadap fenomena dan nilai-nilai lokal; sekaligus sebagai upaya pelestarian budaya sendiri. Inilah satu tafsir tematis terhadap think globally, act locally.

Komponen reproduksi

Ada sejumlah komponen mesin reproduksi pengetahuan sebagai berikut. Pertama, iklim yang kondusif bagi kegiatan tulis-menulis. Manajemen PT kurang memberikan penghargaan terhadap para penulis, berbeda dengan kepada pejabat struktural. Karena itu banyak dosen lebih memilih jabatan struktural daripada meneliti atau menulis. Kebijakan pemerintah pun kurang kondusif bagi publikasi. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia tidak menarik pajak dari honor pengarang dan penjualan buku.

Kedua, adanya puspa ragam sumber. Semakin banyak sumber informasi yang tersedia di PT semakin besar kesempatan dosen dan mahasiswa untuk mendapat ilmu baru. Sekarang sudah saatnya, mahasiswa dibiasakan mengakses informasi dari internet dengan tidak mengabaikan sumber-sumber dalam bentuk cetakan. Teknologi ini menawarkan konsep, teori, dan model yang merupakan bahan mentah untuk diracik untuk menghasilkan ilmu baru. Atau setidaknya kemasan baru yang Indonesian-friendly.

Ketiga, kemampuan membaca kritis. Tanpa kemampuan ini, pembaca dan penjelajah dunia maya akan kebanjiran “sampah”, bukannya ilmu. Ilmu itu pada hakikatnya adalah buah dari proses berpikir yang didokumentasikan secara telaten dan terus-menerus tanpa henti. Pemerolehan ilmu bergantung pada kemampuan mengikat makna, yakni mendokumentasikan demi keperluan publik. Kelemahan kaum intelektual kita adalah rendahnya keprigelan menulis, sehingga ilmu yang dimiliki mereka berhenti di situ. Tak ada reproduksi.

Keempat, wacana akademik demokratis untuk membantu mahasiswa dan dosen junior agar mampu menulis sesuai dengan kriteria keilmuan yang berlaku secara internasional. Kasus penjiplakan karya tulis oleh pejabat tinggi negara beberapa waktu lalu menunjukkan lemahnya kemampuan menulis akademik, sekaligus bukti gagalnya pendidikan bahasa, khususnya pengajaran menulis di Indonesia.

Di Jepang dan AS ada paguyuban dosen dan mahasiswa, khususnya mahasiswa S-2 dan S-3, yang memiliki minat sama yang secara terjadwal berdiskusi. Diskusi dan dokumentasi yang terus-menerus ini adalah reproduksi ilmu yang berbuahkan buku atau artikel jurnal. Jadi, penulisan buku tidak dipersepsi sebagai beban berat yang harus didanai pemerintah, tetapi sebagai rutinitas akademik, layaknya mandi dan sarapan pagi.

Kelima, penguasaan bahasa Inggris. Pada umumnya lulusan SMU kita hanya menguasai kurang dari 1.500 kosa kata bahasa Inggris, padahal mereka telah belajar bahasa Inggris selama enam tahun. Bagaimana mungkin mereka akan mampu mencerna bacaan dalam bahasa Inggris. Kemampuan dosen pun bila diukur dengan TOEFL pada umumnya rata-rata di bawah 500. Jadi baik mahasiswa maupun dosen pada umumnya memang tidak siap untuk menulis akademik dalam bahasa Inggris.

Kemampuan menulis akademis atau technical writing lazimnya diperoleh dengan mudah oleh seorang calon ilmuwan setelah terbiasa menulis naratif, yakni menuliskan pengalaman sendiri atau orang lain. Begitu masuk PT, seorang mahasiswa seyogianya siap untuk membangun keterampilan menulis eksploratoris, setelah menguasai keterampilan menulis naratif yang dibangun di sekolah.

Tobat akademis dan langkah berani

Hakikat pembangunan mesin reproduksi ilmu adalah pembenahan manajemen keilmuan internal di PT. Perlu ada kesadaran kolektif bahwa selama ini kita keliru melihat gelar Dr., Ph.D., M.A., M.Sc. atau Profesor sebagai indikator penting keberhasilan akademis, padahal yang dijadikan ukuran atau benchmarking pada forum internasional adalah citations, yakni karya tulis mereka. Pimpinan PT sering kali membuat kebijakan dengan menargetkan sekian persen dosennya bergelar Dr. atau Magister tanpa menargetkan pengembangan penerbitan kampus, jumlah artikel jurnal internasional, dan buku teks yang ditulis dosen.

Perlu ditempuh “hijrah” sikap secara kolektif terhadap fungsi publikasi dan pembinaan keterampilan menulis kepada dosen muda, misalnya dengan mewajibkan mengikuti perkuliahan academic writing dan Bahasa Inggris masing-masing sebanyak 4 sks pada program pascasarjana. Dan demi kualitas serta untuk menanamkan kepercayaan mahasiswanya, setiap dosen pascasarjana mesti menghasilkan sebuah buku teks sesuai bidang keahliannya. Mungkin juga, sudah saatnya perkuliahan S-3 bidang-bidang tertentu disampaikan dalam bahasa Inggris. Ini merupakan terobosan berani agar ilmuwan kita siap makalangan dalam forum internasional.

PT seyogianya tidak terlampau berbangga diri dengan kesejarahan lembaga dan ribuan lulusannya, karena itu saja tidak cukup untuk diacungi jempol oleh dunia internasional. PT dinilai lewat prestasi yang dicapai lulusannya dan kontribusinya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau perannya dalam membangun masyarakat.

Dari krisis ke paradigma baru

Sementara kita terseok-seok memasuki era industrial, memasuki abad ke-21 ini masyarakat Eropa memasuki masa transisi dari masyarakat industrial ke masyarakat berbasis pengetahuan (knowledge-based society), yakni masyarakat yang menempatkan manusia terdidik dan pengetahuan yang mereka produksi dan gunakan sebagai instrumen bagi kemantapan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Tidaklah berlebihan, dikatakan bahwa PT di Indonesia sebagai mesin reproduksi pengetahuan kini mengalami krisis reputasi internasional, dan untuk membangun reputasi ini perlu ditegakkan paradigma baru. Dalam pandangan Kuhn dalam bukunya yang terkenal The Structure of Scientific Revolution, di saat krisis perlu ada rekonstruksi yang mengubah beberapa pandangan teoretis mendasar serta metode pelaksanaan di lapangan.

Aplikasinya pada PT, perlu ada rekonstruksi pemahaman ihwal budaya tulis dengan mengubah asumsi mendasar ihwal menulis dan pembudayaannya di tingkat PT. Sebagai contoh, asumsi bahwa ilmuwan mampu menulis terbukti keliru. Buktinya mayoritas ilmuwan Indonesia tidak berkarya tulis, kalah produktif oleh ilmuwan Malaysia yang sama-sama berbudaya Melayu.

Fakta bahkan mayoritas ilmuwan linguistik dan sastra pun tidak mampu berkarya tulis menunjukkan bahwa (1) penguasaan teori bahasa tidak menjamin produktivitas tulisan dan (2) keterampilan menulis tidak mesti diajarkan oleh ilmuwan linguistik dan sastra, tetapi oleh seorang penulis. Mungkin perubahan sudut pandang seperti ini akan mengubah citra publikasi kaum akademisi Indonesia.***

Penulis, Gurubesar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | Leave a Comment »

Tujuh Ayat Sekolah Unggul

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Tujuh Ayat Sekolah Unggul
Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH

(Mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita, tulisan ini saya ambil dari milis sd-islam@yahoogroups, semoga penulis tidak keberatan atas publikasi ini).
-Sopyan-

Hakikat pendidikan adalah mengubah budaya. Apa yang sering dilupakan
banyak orang adalah bahwa sekolah-sekolah kita telah memiliki budaya
sekolah (”school culture”) yaitu seperangkat nilai-nilai, kepercayaan, dan
kebiasaan yang sudah mendarah daging dan menyejarah sejak negara ini
merdeka. Tanpa keberanian mendobrak kebiasaan ini, apa pun model
pendidikan dan peraturan yang diundangkan, akan sulit bagi kita untuk
memperbaiki mutu pendidikan.

Sedikitnya ada lima tradisi yang membatu selama ini: (1) orang tua
menganggap sekolahlah yang bertanggung jawab mendidik siswa, (2) orang tua
percaya bahwa program IPA lebih bergengsi daripada program IPS bagi anak
mereka, (3) orang tua percaya bahwa sekolah kejuruan kurang bergengsi, (4)
masyarakat percaya bahwa gelar ke(pasca)sarjanaan merupakan simbol status
sosial, dan (5) pemerintah merasa paling jagoan menyelenggarakan
pendidikan.

Wacana pendidikan kita kini diperkaya oleh seperangkat kosa kata yang
maknanya berimpitan: sekolah percontohan, sekolah percobaan, sekolah
unggul, sekolah akselerasi, dan sejenisnya. Dalam literatur internasional
semua itu lazim disebut lab school, effective school, demonstration
school, experiment school, atau accelerated school, dan sekolah-sekolah
pun diiklankan dengan atribut-atribut magnetis itu.

Senarai kosa kata itu tidak persis bersinonim. Ada nuansa kekhasan pada
masing-masing. Dari semua itu, kosa kata yang paling lazim dipakai adalah
effective school atau sekolah unggul yang didasarkan atas keyakinan bahwa
siswa, apa pun etnis, status ekonomi, dan jenis kelaminnya, akan mampu
belajar sesuai dengan tuntutan kurikulum.

Pendekatan yang ditempuh adalah perencanaan secara kolaboratif antara
guru, administrator, orang tua, dan masyarakat. Data prestasi siswa
dijadikan basis untuk perbaikan sistem secara berkelanjutan. Sekolah
unggul demikian memiliki sejumlah korelat atau ciri pemerlain sebagai
berikut.

Pertama, visi dan misi sekolah yang jelas. Mayoritas sekolah kita belum
mampu– dan memang tidak diberdayakan untuk mampu–mengartikulasikan visi
dan misinya. Visi adalah pernyataan singkat, mudah diingat, pemberi
semangat, dan obor penerang jalan untuk maju melejit. Misalnya, “SMA
berbasis komputer”, “SD berbasis kelas kecil”, “SMP berbasis IST
(information system technology),” “SMK bersistem asrama,” “Aliyah dengan
pengantar tiga bahasa,” dan sebagainya.

Konsep iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek)
selama ini terlalu sering dipakai sehingga maknanya tidak jelas,
mengawang-awang, filosofis, dan tidak operasional. Misi adalah dua atau
tiga pernyataan sebagai operasionalisasi visi, misalnya “membangun siswa
yang kreatif dan disiplin,” dan sebagainya. Walau begitu, ada prioritas
yang diunggulkan dalam rentang zaman secara terencana. Prioritas ini
dinyatakan eksplisit dalam rencana kerja tahunan sekolah.

Untuk mengimplementasikan visi dan misi sekolah ada sejumlah langkah yang
mesti ditempuh: (1) pahami kultur sekolah, (2) hargai profesi guru, (3)
nyatakan apa yang Anda hargai, (4) perbanyak unsur yang Anda hargai, (5)
lakukan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, (6) buat menu kegiatan
bukan mandat, (7) gunakan birokrasi untuk memudahkan bukan untuk
mempersulit, dan (8) buatlah jejaring (networking) seluas mungkin.

Kedua, komitmen tinggi untuk unggul. Staf administrasi, guru, dan kepala
sekolah memiliki tekad yang mendidih untuk menjadikan sekolahnya sebagai
sekolah unggul dalam segala aspek, sehingga semua siswa dapat menguasai
materi pokok dalam kurikulum. Semuanya memiliki potensi untuk
berkontribusi dalam proses pendidikan. Komitmen ini adalah energi untuk
mengubah budaya konvensional (biasa-biasa saja) menjadi budaya unggul.

Ketiga, kepemimpinan yang mumpuni. Kepala sekolah adalah “pemimpin dari
pemimpin” bukan “pemimpin dari pengikut.” Artinya selain kepala sekolah
ada pemimpin dalam lingkup kewenangannya sehingga tercipta proses
pengambilan keputusan bersama (shared decision making). Komunikasi
terus-menerus dilkukan antara kepala sekolah dan para guru untuk memahami
budaya dan etos sekolah yang yang diimpikan lewat visi sekolah itu. Bila
tidak dikomunikasikan terus-menerus, visi itu akan mati sendiri.

Guru juga adalah pemimpin dengan kualitas sebagai berikut: (1) terampil
menggunakan model mengajar berdasarkan penelitian, (2) bekerja secara tim
dalam merencanakan pelajaran, menilai siswa, dan dalam memecahkan masalah,
(3) sebagai mentor bagi koleganya, (4) mengupayakan pembelajaran yang
efisien, dan (5) berkolaborasi dengan orang tua, keluarga, dan anggota
masyarakat lain demi pembelajaran siswa.

Keempat, kesempatan untuk belajar dan pengaturan waktu yang jelas. Semua
guru mengetahui apa yang mesti diajarkan. Alokasi waktu yang memadai dan
penjadwalan yang tepat sangat berpengaruh bagi kualitas pengajaran. Guru
memanfaatkan waktu yang tersedia semaksimal mungkin demi penguasaan
keterampilan azasi. Dalam hal ini perlu dijaga keseimbangan antara
tuntutan kurikulum dengan ketersediaan waktu. Kunci keberhasilan dalam hal
ini adalah mengajar dengan niat akademik yang jelas dan siswa pun
mengetahui niat itu. Mengajar yang berkualitas memiliki ciri sebagai
berikut: (1) organisasi pembelajaran yang efisien, (2) tujuan yang jelas,
(3) pelajaran yang terstruktur, dan (4) praktik mengajar yang adaptif dan
fleksibel.

Kelima, lingkungan yang aman dan teratur. Sekolah unggul bersuasana
tertib, bertujuan, serius, dan terbebas dari ancaman fisik atau psikis,
tidak opresif tetapi kondusif untuk belajar dan mengajar. Siswa diajari
agar berperilaku aman dan tertib melalui belajar bersama (cooperative
learning), menghargai kebinekaan manusiawi, serta apresiasi terhadap
nilai-nilai demokratis. Banyak penelitian menunjukkan bahwa suasana
sekolah yang sehat berpengaruh positif terhadap produktivitas, semangat
kerja, dan kepuasan guru dan siswa.

Keenam, hubungan yang baik antara rumah dan sekolah. Para orang tua
memahami misi dan visi sekolah. Mereka diberi kesempatan untuk berperan
dalam program demi tercapainya visi dan misi tersebut. Dengan demikian,
sekolah tidak hanya mendidik siswa, tetapi juga orang tua sebagai anggota
keluarga sekolah yang dihargai dan dilibatkan.

Dengan melibatkan mereka pada kegiatan ekstra di akhir pekan (extra
school) misalnya, siswa sadar bahwa orang tuanya menghargai kegiatan
pendidikan, sehingga mereka pun menghargai pendidikan yang dilakoninya.
Inilah contoh konkret hubungan tripatriat sekolah-siswa-orang tua.
Upacara-upacara yang dihadiri orang tua sesungguhnya merupakan kesempatan
untuk membangun citra sekolah dan untuk merayakan visi dan misi.
Singkatnya, sekolah unggul membangun “kepercayaan” dan silaturahmi
sehingga masing-masing memiliki nawaitu tinggi untuk melejitkan prestasi.

Ketujuh, monitoring kemajuan siswa secara berkala. Kemajuan siswa
dimonitor terus- menerus dan hasil monitoring itu dipergunakan untuk
memperbaiki perilaku dan performansi siswa dan untuk memperbaiki kurikulum
secara keseluruhan. Penggunaan teknologi, khususnya komputer memudahkan
dokumentasi hasil monitoring secara terus- menerus.

Evaluasi penguasaan materi pelajaran secara perlahan bergeser dari tes
baku (standardized norm-referenced paper-pencil test) menuju tes berdasar
kurikulum dan berdasar kriteria (curricular-based, criterion-referenced).
Dengan kata lain, evaluasi akan lebih berfokus pada performansi dan
dokumentasi prestasi siswa sebagaimana terakumulasi dalam portofolio.
Dokumentasi prestasi ini bukan hanya untuk guru, tetapi juga untuk
dikomunikasikan kepada orang tua.

Sekolah sebagai sistem juga dimonitor secara berkelanjutan. Artinya
sekolah tidak hanya terampil memonitor kemajuan siswa, tetapi juga siap
mengevaluasi dirinya sendiri. Hasil evaluasi diri ini merupakan bahan bagi
pihak lain (external evaluators) untuk mengevaluasi kinerja sekolah itu.
Inilah makna akuntabilitas publik. Sekolah harus mengagendakan program
rujuk mutu (benchmarking) kepada sekolah lain, sehingga sadar akan
kelebihan dan kekurangan sendiri.

Model sekolah unggul seperti digambarkan di atas akan berwujud bila
sekolah tidak eksklusif bak menara gading, tetapi tumbuh sebagai bagian
dari masyarakat sehingga memiliki kepekaan terhadap nurani masyarakat (a
sense of community). Dalam masyarakat setiap individu berhubungan dengan
individu lain, dan masing-masing memiliki potensi dan kualitas yang dapat
disumbangkan pada sekolah.

Dalam era reformasi tetapi juga dalam keterpurukan ekonomi sekarang ini,
kita merasakan keterbatasan dana dan menyaksikan tuntutan yang semakin
tinggi akan adanya otonomi sekolah, akuntabilitas publik dan tranparansi,
serta adanya harapan besar dari orang tua. Bila ketujuh ayat di atas
dilaksanakan, pendidikan yang diselenggarakan sekolah akan berdampak
dahsyat pada pembentukan manusia kapital di tanah air. ***

Penulis, guru besar Universitas Pendidikan Indonesia Bandung.

Posted in ARTIKEL PENDIDIKAN | Leave a Comment »