JASMANSYAH

Media Shilaturrahmi, berbagi informasi & Ilmu

Tujuh Problem Pendidikan S-1

Posted by JASMANSYAH pada Agustus 13, 2008

Tujuh Problem Pendidikan S-1
Oleh A. CHAEDAR ALWASILAH


SETIAP tahun lebih dari 300.000 lulusan SMA dan
sekolah yang sederajat mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru
(SPMB) dan pada tahun 2007 ini tersedia 96.066 kursi yang akan
diperebutkan. Selain itu, ribuan orang masuk PTS lewat tes
tersendiri. Kini tercatat sekitar 2.600 PT termasuk 100 PTN,
menawarkan sekitar 13.894 program studi.

Setiap tahun PT itu meluluskan sekitar 500.000
orang. Umumnya mereka berharap mendapatkan gelar akademik untuk
mengubah nasib agar mendapat pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, PT
selalu diperhadapkan dengan tuntutan atau pilihan orientasi
pendidikan yang seringkali bertentangan, yaitu antara (1) pemenuhan
tuntutan pragmatik dari dunia kerja, dan (2) pemenuhan tuntutan
pendidikan umum, yakni terbentuknya warga negara yang baik.

Pendidikan S-1 atau undergraduate dalam tradisi
Amerika menurut Derek Bok –mantan Rektor Harvard University–
didesain untuk menghasilkan lulusan yang mampu berpikir kritis,
terbebas dari dogma, namun terbina oleh nilai-nilai kemanusiaan.
Jadi ada dua kata kunci dalam pendidikan S-1, yakni (1) pikiran
kritis, dan (2) kemanusiaan. Yang pertama sebagai potensi perorangan
yang dianugerahkan Tuhan yang membedakannya dari binatang, sedangkan
yang kedua adalah potensi sosial untuk hidup berkelompok. Dua hal
ini tidak akan memuaskan dunia kerja yang selalu lantang menuntut
profesionalisme atau spesialisasi tertentu. Dengan demikian, yang
ideal adalah lahirnya para sarjana yang memiliki spesialisasi
tertentu, mampu berpikir kritis, dan menghormati nilai-nilai
kemanusiaan

Kesadaran akan nilai-nilai kemanusiaan ini semakin
kuat tatkala kita melihat dampak globalisasi dan upaya
internasionalisasi PT. Yang paling dicemaskan oleh para orang tua
dan para pendidik pada umumnya adalah tergerusnya budaya nasional
dan kearifan lokal, padahal pendidikan diharapkan mampu
mempertahankan dan mewariskan nilai-nilai budaya nasional. Mereka
waswas jangan-jangan internasionalisasi pendidikan malah berdampak
negatif, yakni mengikis nilai-nilai budaya nasional itu.

Ada dua kategori manfaat pendidikan, yaitu manfaat
ekonomi dan nonekonomi. Manfaat ekonomi mencakup persiapan atau
pelatihan lulusan menjadi pelaku poduktif dalam dunia profesi, juga
penelitian yang mendatangkan produk atau teknologi yang dapat
dipasarkan. Manfaat nonekonomi misalnya pencerdasan dan peningakatan
kesadaraan sosial. Tarik-menarik antara dua kategori ini memunculkan
sejumlah masalah yang sulit dihindari.

Penelitian yang dilakukan oleh The Carnagie
Foundation for the Advancement of Teaching (1987) ihwal pendidikan S-
1 menemukan tujuh persoalan mendasar dalam pendidikan S-1 di
Amerika. Dalam pengamatan saya, ketujuh persoalan itu berlaku
universal dan layak diperhatikan dalam mengelola program S-1 di
Indonesia. Pertama, diskontinuitas antara dunia SMA dan PT yang
cenderung asyik dengan dunianya sendiri. Berbeda dengan kontinuitas
kurikulum SD, SMP, dan SMA, kontinuitas kurikulum SMA dan PT agak
terputus. Hal ini terkait dengan berbagai hal seperti registrasi,
tes seleksi masuk, migrasi ke kota, pemondokan, tujuan kuliah, dan
kesiapan belajar.

Masa transisi ini sangat membingungkan mahasiswa
dan belum banyak diantisipasi oleh kedua belah pihak. Oleh karena
itu, muncullah kesenjangan antara harapan guru SMA dan dosen PT.
Pada umumnya (calon) mahasiswa kurang menguasai strategi atau
keterampilan belajar (study skill) seperti membaca kritis, menulis
akademik, dan keterampilan menggunakan komputer (computer literacy)
yang merupakan kunci sukses belajar di PT. Pada umumnya PT tidak
menyediakan program remedial untuk mahasiswa baru.

Kedua, tidak jelasnya tujuan atau misi PT. Bila
yang dikejar PT adalah kebutuhan pasar (market driven) dan mahasiswa
sebanyak-banyaknya, misi suci PT bisa jadi terabaikan, yakni
menghasilkan manusia terdidik (educated person). PT menawarkan petak-
petak disiplin keilmuan (baca: program studi) yang terputus satu
sama lain. Dalam kenyataannya, pendekatan petak-petak ini tidak
relevan dengan kehidupan. Dalam kehidupan sosial petak-petak itu
lebur sehingga yang sangat berperan dan menentukan kualitas hidup
adalah life skill secara keseluruhan.

Oleh karena itu, muncullah dikotomi careerism dan
liberal arts, yakni antara dunia kerja atau profesionalisme yang
spesifik dan kecakapan berbudaya secara umum. Bisa jadi program
studi malah menjadi penjara bagi mahasiswa, yakni menjadikannya
manusia robot dengan keterampilan sempit tanpa kecakapan hidup.
Tanpa life skill, kepakaran vokasional atau hard skill menjadi tidak
bermakna. Tantangannya adalah bagaimana memadukan liberal arts dalam
kurikulum program studi, kurikulum fakultas, atau kurikulum
universitas secara proporsional.

Liberal arts atau pengetahuan budaya adalah studi
bahasa, filsafat, sejarah, sastra, dan sains abstrak yang diniati
untuk membangun pengetahuan umum atau kemampuan intelektual secara
umum, yakni membangun kemampuan bernalar dan kemampuan menimbang
atau memberikan judgment benar-salah, indah-buruk, menguntungkan-
merugikan dalam kehidupan sehari-hari. Studi ini lazim dianggap
sebagai kebalikan dari keterampilan vokasional atau profesional.

Ketiga, konflik yang dihadapi dosen antara
kewajiban mengajar dan kewajiban meneliti. Tugas utama dosen adalah
mengajar mahasiswa S-1 dengan efektif dan melayani mahasiswa dengan
baik. Dalam pada itu, dosen juga harus meneliti dan memublikasikan
penelitiannya dalam jurnal ilmiah, buku teks, dan media massa.
Persoalannya bagaimana menjaga keseimbangan antara keduanya. Banyak
juga dosen yang mendapat jabatan struktural. Jadi mereka harus
belajar menjadi manajer yang baik. Biasanya sulit bagi seorang dosen
untuk sukses (sama baiknya) sekaligus dalam ketiga bidang ini.

Yang lazim ditempuh adalah –sesuai dengan
perjalanan usia dan karier dosen– berkonsentrasi pada pengajaran,
penelitian, dan terakhir pada kepemimpinan. Karena tidak semua dosen
memiliki kesempatan menjadi birokrat, seyogianya penghargaan
finansial dan nonfinansial atas prestasi penelitian dan penulisan
buku teks tidak lebih kecil daripada prestasi birokratis.

Keempat, sulitnya menumbuhkan kreativitas di
kalangan mahasiswa. Kultur akademik di SMA, yaitu sikap pasif dan
menunggu masih terbawa ke bangku kuliah sehingga sulit bagi dosen
untuk menumbuhkan kreativitas. Mahasiswa serius mempelajari suatu
topik manakala diberi tahu bahwa topik itu akan diujikan. Sistem
kerja semalam dalam mengerjakan tugas perkuliahan adalah strategi
belajar yang salah. Dalam perkuliahan sulit ditemukan adanya dialog
cerdas dan interaktif. Idealnya perkuliahan terjadi dalam kelas-
kelas kecil sehingga setiap mahasiswa mendapat kesempatan untuk
berpartisipasi secara cerdas. Di situlah tradisi ditantang,
kejumudan dihalau, gagasan diuji, kepercayaan diperdebatkan secara
ilmiah, dan kreativitas ditumbuhkan.

Kelima, sulitnya menciptakan PT sebagai
laboratorium kehidupan. Yang marak malah PT sebagai menara gading.
Banyak orang tua yang masih melihat ke(pasca)sarjanaan sebagai
simbol status sosial. Buktinya, banyak orang yang sudah memiliki
status terhormat pun, seperti kiai, jenderal, atau birokrat–
tertarik membeli gelar-gelar akademik. Ia mengisolasi diri sehingga
apa yang terjadi di ruang kuliah sedikit kaitannya dengan dunia di
luar kampus. Persoalannya, bagaimana agar kegiatan di luar kampus
mendukung visi dan misi PT. Bagaimana mengatasi ketegangan antara
kebebasan mahasiswa di kampus dan kewenangan lembaga. Juga bagaimana
agar PT memberikan kesempatan munculnya kegiatan-kegiatan
kemasyarakatan di kampus. Dalam konteks globalisasi sekarang ini,
bagaimana PT menyiapkan mahasiswa agar siap bertahan hidup dalam
kompetisi global.

Keenam, ihwal tata kelola (governance) PT. Secara
internal para dosen lazimnya lebih setia kepada disiplin keilmuan,
yaitu pada tingkat program studi daripada kepada PT tempat mereka
mengajar. Tidak heran banyak dosen pintar menjadi kutu buku, tetapi
tidak mengetahui atau tidak hirau ihwal visi dan misi PT. Mahasiswa
pun seringkali menuntut secara berlebihan, seperti menuntut hak
memberikan suara dalam pemilihan rektor, dekan, atau ketua jurusan.
Hal yang disebut terakhir ini agak keterlaluan karena demokrasi
politik praktis di luar kampus dicobaterapkan dalam manajemen PT.

Secara eksternal PT dituntut untuk lebih terbuka
dan akuntabel kepada publik. Selama ini PT khususnya mendapat
subsidi besar dari pemerintah. Ketika pemerintah menyadari
terbatasnya dana ini, PT dipaksa untuk belajar mencari dana sendiri.
Budaya korporat demikian itu adalah sesuatu yang baru dalam sistem
pendidikan kita. Kehadiran lembaga baru seperti Majelis Wali Amanah,
Senat Akademik, Satuan Penjaminan Mutu, Dewan Audit, dan Satuan
Audit Internal masih dirasakan sebagai uji coba dalam manajemen
kampus. Tujuh PTN, yaitu ITB, UI, UGM, IPB, USU, UPI, dan Unair
sudah berubah status menjadi PT BHMN, dan sesuai dengan kebijakan
Depdiknas semua PTN disarankan mengikutinya.

Ketujuh, ihwal evaluasi hasil pendidikan. Prestasi
akademik mahasiswa sangat bergantung kepada dosen per mata kuliah.
Nilai akhir atau IPK (indeks prestasi kumulatif) dalam rentang 1,00-
4,00 adalah ukuran keterdidikan manusia (educated person). Bila
pendidikan dimaknai sebagai upaya membentuk sarjana sebagai manusia
seutuhnya, persoalannya: Bagaimanakah kualitas kemanusiaan yang
begitu kompleks disederhanakan dengan sebuah IPK. Sementara itu,
tidak semua dosen adalah penilai yang baik. Tampaknya, dalam
menentukan IPK mahasiswa perlu dikembangkan berbagai format
penilaian yang tidak hanya mengukur potensi intelektual, tetapi juga
potensi nonintelektual atau soft skills, seperti diniati oleh
perkuliahan pengetahuan budaya.

Ketujuh persoalan di atas merupakan persoalan yang
selalu ada dan mesti dihadapi secara strategis oleh setiap PT.
Namun, urgensi dan kekritisan ketujuh problem itu berbeda dari satu
PT ke PT lainnya. Bahkan dalam satu PT pun senantiasa terjadi
perbedaan antara fakultas dan bahkan antara program studi. Oleh
karena itu, PT harus selalu mawas diri –lewat mekanisme evaluasi
diri– terhadap keunggulan dan kelemahan komparatif dari setiap
program studi, fakultas, lembaga, dan PT secara kolektif. Tanpa
mekanisme ini, PT tidak mungkin dapat menyusun rencana strategis
secara berkelanjutan.***

Penulis mengajar di UPI, koordinator nasional APCEIU (Asia Pacific Center of Education for International
Understanding), di bawah UNESCO, berpusat di Seoul, Korea Selatan.

Tulisan ini pernah dimuat pada harian Pikiran Rakyat

Satu Tanggapan to “Tujuh Problem Pendidikan S-1”

  1. upjakarta said

    menarik juga artikelnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: